BandungBergerak.id - Hari ini, 20 September lima tahun lalu (2018), pasangan Oded M. Danial dan Yana Mulyana resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Tak terasa, pasangan pemimpin politik ini sudah berjalan di tahun kelima atau tahun terakhir kepemimpinan mereka.

Selama lima tahun ke belakang, banyak peristiwa yang terjadi di tengah janji-janji politik yang belum tuntas ditunaikan. Pada perjalanan kepemimpinan Bandung, Wali Kota Oded M Danial mangkat, hal ini membuat pimpinan Pemkot Bandung otomatis beralih kepada Yana Mulyana.

Oded wafat saat hendak menjadi khatib salat Jumat di Masjid Raya Mujahidin, Jalan Sancang, Bandung, Jumat (10/12/2021). Ia kehilangan kesadaran ketika tengah menjalankan salat sunah.

Selepas Mang Oded meninggal, Yana Mulyana melanjutkan kemudi Pemkot Bandung. Tugas Yana adalah melanjutkan visi misi yang diusung bersama Mang Oded.

Pada masa kampanye Pilwalkot Bandung 2018, Oded dan Yana mengusung visi misi yang kini tertuang dalam rencana pembangunan Kota Bandung. Visinya yaitu: Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis. Visi ini bisa ditengok di laman resmi Pemkot Bandung.

Di akhir masa kepemimpinannya tahun ini apakah Yana Mulyana berhasil mencapai visinya? Pertanyaan ini tentunya harus diajukan kepada seluruh warga Bandung. Siapakah warga Bandung? Dokumen digital Pemkot Bandung menjawab, Bandung meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.

Tentunya, Pemkot Bandung akan memiliki banyak jawaban mengenai sejauh mana visi Bandung unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis di Kota Bandung selama lima tahun ke belakang. Sementara warga Bandung sendiri akan memiliki jawaban masing-masing.

Lima tahun ke belakang, Bandung sebagaimana daerah lain di Indonesia mengalami masa-masa suram karena pandemi Covid-19 yang mulai melanda awal 2020. Semua warga merasakan ketidaknyamanan akibat pagebluk. Tidak sedikit warga yang bertanya-tanya soal peran pemerintah dalam menangani pagebluk.

Bahkan hingga kini di saat pagebluk mulai mereda, dampaknya masih terasa terutama bagi warga dengan penghasilan jauh di bawah UMK Kota Bandung. Belum lagi dengan dampak dari kenaikan harga BBM subsidi yang mengerek kenaikan pada semua harga barang dan jasa.

Dengan dua peristiwa bersar itu saja – pandemi dan kenaikan harga BBM – warga Bandung di garis kemiskinan akan merasakan ketidaknyamanan dan ketidaksejahteraan. Diperkirakan, jumlah warga miskin di Bandung mencapai 319.000 orang, berdasarkan DTKS Pemkot Bandung.

Dari jumlah itu, diperkirakan ada warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Menurut BPS Kota Bandung, warga miskin ekstrem adalah yang berpenghasilan di bawah 418.654 rupiah per bulan.

Data lain menyatakan, jumlah penerima BLT BBM Bandung tercatat sebanyak 76.497 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data ini bersumber dari PT Pos Indonesia, BUMN yang dipilih untuk menyalurkan BLT BBM.

Khusus mengenai BLT BBM, bantuan ini lebih bersifat jangka pendek dalam menekan dampak kenaikan harga BBM pada masyarakat miskin. Menurut siaran pers Pemkot Bandung, total BLT BBM yang diterima warga sasaran sebanyak 800.000 rupiah yang dibayarkan secara bertahap sampai Desember 2022.

Dengan besaran bantuan tersebut, akan sulit memastikan warga dengan penghasilan 418.654 rupiah per bulan (seperti kriteria yang ditetapkan BPS dalam menilai warga miskin ekstrem) untuk bisa keluar dari garis kemiskinan.

Kemiskinan menjadi satu soal yang menjadi tantangan Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Yana Mulyana yang masa tugasnya kini kurang dari setahun lagi. Sebab pengentasan kemiskinan adalah kunci untuk mewujudkan salah satu visi Kota Bandung, yaitu kesejahteraan lahir dan batin.

“Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya,” demikian poin visi kesejateraan yang ingin dicapai Pemkot Bandung. 

Baca Juga: BANDUNG HARI INI: 14 Tahun Sabtu Kelabu atau Tragedi AACC, Luka Besar Jagat Musik Bandung
Bandung Hari Ini: Kolom Asap Setinggi Dua Kilometer dalam Erupsi Tangkuban Parahu
Bandung Hari Ini: Lahirnya Oto Iskandar, Pahlawan yang Mati Dituduh Mata-mata

Misi Kota Bandung

Salah satu misi untuk mencapai visi Kota Bandung, Pemkot Bandung akan membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing. Kata kunci dari misi ini adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) Kota Bandung.

Menurut BPS Kota Bandung, penduduk Bandung pada 2021 sebanyak 2.452.943 jiwa. Dari angka tersebut, penduduk berusia produktif lebih mendominasi. Penduduk usia 25-29 tahun berjumlah 199.275 jiwa terdiri dari laki-laki 101.090 jiwa dan perempuan 98.185 jiwa.

Angka itu memberitahukan bahwa Pemkot Bandung memiliki pekerjaan rumah serius berupa membuka kesempatan kerja atau usaha pada penduduk usia produktifnya. Namun tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Bandung baru sebesar 65,31 persen. Mereka dikelompokkan dalam sektor pertanian (7.819 laki-laki dan 1.224 perempuan), manufaktur (83.738 perempuan dan 184.721 laki-laki), dan sektor jasa paling mendominasi (539.698 laki-laki dan 368.423 perempuan).

Sementara angka pengangguran terbuka mencapai 11,46 persen dari total penduduk Kota Bandung sebesar 2.452.943 jiwa. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja 11 orang di antaranya adalah pencari kerja alias pengangguran.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua hal yang membutuhkan penanganan segera. Masalah lain yang dihadapi Kota Bandung tidak kalah seriusnya, mulai dari penggusuran, pendidikan, kesehatan, lingkungan atau persoalan sampah, tata ruang, penegakan hak asasi manusia, kerukunan antarumat beragama, dan masih banyak lagi. Artinya memenuhi janji politik tak semudah menuangkan tulisan ke atas kertas.