Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian: Besarnya Kewenangan Polri tidak Dibarengi Pengawasan Internal dan Eksternal sehingga Memicu Penyelewengan Kekuasaan

Penulis Muhammad Akmal Firmansyah31 Januari 2025

Reformasi di tubuh Polri semakin mendesak dilakukan, agar penegakan hukum dijalankan berdasarkan pendekatan hak asasi manusia.

SAYEMBARA ESAI MAHASISWA BERSUARA: Rasa Malu dan Mitos Pemerkosaan yang Melingkupi Tubuh Perempuan Membuat Proses Keadilan Menjadi Semakin Rumit

Penulis Aubrey Kandelila Fanani 12 Desember 2024

Mitos pemerkosaan telah mengakar dalam sistem hukum kita. Penyelidik tidak hanya menyalahkan korban kekerasan seksual, tetapi juga meragukan kesaksian mereka.

Kebakaran Tempat Pembuangan Brangkal di Ciumbuleuit Menandakan Mendesaknya Payung Hukum untuk Melindungi Kawasan Bandung Utara

Penulis Awla Rajul25 Oktober 2024

Kawasan Bandung Utara saat ini terancam masifnya pembangunan. Kawasan ini merupakan penyangga ekologis bagi Kota Bandung dan sekitarnya.

Kekerasan Seksual Kembali Terjadi di Bandung, Keseriusan Penanganan dan Pencegahan Perlu Dipertajam

Penulis Nabila Eva Hilfani 11 Oktober 2024

Kekerasan seksual kembali terjadi di Bandung dengan korban anak-anak. Payung hukum belum terimplementasikan dengan baik.

Membincangkan Dinamika Hukum Indonesia dan Langkah Terjal Hukum Perdata Internasional

Penulis Noviana Rahmadani26 September 2024

FH Unpar membedah buku tentang hukum di Indonesia dan Internasional. Refleksi terhadap perjalanan panjang pergulatan hukum di tanah air.

MAHASISWA BERSUARA: Penghapusan Hukuman Mati Berdasarkan Pancasila

Penulis Dionysius Rama Nandyka1 September 2024

Berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar negara, maka hukuman mati seharusnya tidak memiliki tempat dalam sistem hukum Indonesia.

DPR Anulir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Revisi UU Pilkada, Manuver Politik dan Pembangkangan Konstitusi

Penulis Galih Permana, S.E.24 Agustus 2024

Tindakan DPR yang membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi contoh jelas dari manuver politik yang mengancam integritas sistem hukum dan demokrasi.

Dewan Menimbang-nimbang Anakku Sayang

Penulis Sidik Permana 6 Agustus 2024

Rancangan Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden diduga memuat agenda politik untuk mengakali hukum. Bukan sekedar mengganti nama jadi Dewan Pertimbangan Agung.

Bahasa Hukum dan Titik Balik Sebuah Keadilan

Penulis Zulfiana Amaliana MZ15 Juni 2024

Pemilihan verba dalam undang-undang seharusnya tidak mengandung ambiguitas dan kerancuan demi mewujudkan keadilan pada korban, terutama pada kasus melibatkan anak.

Ketukan Palu Hakim untuk Pemilik Sah Tanah Dago Elos

Penulis Awla Rajul23 Mei 2024

Yeti, nenek 64 tahun, warga Dago Elos tergopoh-gopoh menyalami Majelis Dewan Hakim Rakyat. Terharu karena Pengadilan Rakyat menyatakan kemenangan bagi warga.

Lihat Semua
//