BandungBergerak.id - “Priiittt”... peluit melengking di pelataran Cikapundung River Spot, Bandung, Selasa, 7 November 2023. Peluit tanda pelanggaran itu ditiupkan bersamaan si pemandu yang sedang membacakan puisi. Berapi-api dan penuh amarah.

“Priiittt...Jokowi Offside,” teriaknya, dari pengeras suara.

“Kongkalikong antarwasit dan pemilik partai, terjadi tanpa diketahui,” demikian potongan bait puisi yang dibacakan.

Sore itu, pelataran Cikapundung River Spot dipenuhi dengan kekecewaan pada rezim penguasa. Di sana mereka menggelar acara kesenian bertajuk “Jokowi Offside”.

Para seniman dan budayawan bergantian membacakan puisi berisi kritik terhadap kondisi negeri. Amarah mereka ditujukan atas fenomena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyetujui permohonan revisi peraturan batas umur capres dan cawapres.

Belakangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etik dan memberhentikan dia dari jabatan Ketua MK. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintan R. Saragih, Selasa, 7 November 2023.

Salah satu inisiator aksi seniman Bandung Dedy Djamaluddin Malik mengungkapkan, aksi simbolik ini merupakan realisasi dari penafsiran para seniman dan budayawan terhadap perilaku politik kebudayaan yang tidak patut terjadi. Pihaknya ingin mengingatkan kepada publik dan kepada masyaraat bahwa kondisi negeri sedang tidak baik-baik saja.

“Kita ingin mengingatkan kepada publik siapapun, baik di supratruktur di infrastruktur politik, ingin menandaskan ada sesuatu yang salah dan kita ingin berharap diperbaiki,” kata Dedy, ditemui Bandungbergerak.id di lokasi.

Dedy menyoroti hal yang ingin diperbaiki yakni putusan MK yang dianggap sarat akan kepentingan, untuk meloloskan anak sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming untuk maju dalam Pilres 2024. Menurutnya siapa pun boleh berambisi untuk menjadi apa pun dalam negara demokrasi.

Namun hal paling pokok adalah bagaimana cara-cara itu ditempuh dengan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dengan kelayakan yang sepatutnya dan tidak melanggar dan mengancam demokrasi.

“Salah satu pilar demokrasi itu ialah kan penegakan hukum. Nah kalau penegakan hukumnya itu tidak fair, memihak, ya kemudian dibajak oleh kekuatan-kekuatan yang haus kekuasaan, di mana yang lemah makin tersingkir. Itu kan tetap akan bermasalah di kemudian hari,” ungkap Ketua Stikom Bandung ini.

Dedy mengungkapkan agar demokrasi itu tetap berjalan alamiah sesuai dengan aturan mainnya, sehingga masyarakat menikmati pesta Pemilu dengan suka cita. Bukan dengan ancaman, kekhawatiran, dan ketidakadilan.

“Dan sekarang ini publik masyarakat komunitas budaya merasakan ketidak adilan ini. Merasakan ketidak patutan ini, merasakan ada yang menginjak-injak aturan maen. Karena itu offside,” ungkapnya.

Ia mengajak publik untuk mengawasi jalannya kekuasaan agar tidak offside lagi. Semua pihak harus bermain sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan koridor hukum yang ada tanpa bajak membajak.

“Tanpa ada politisasi terhadap apalagi lembaga yang sangat terhormat seperti MK,” tandas Dedy.

Baca Juga: Kontroversi Anwar Usman Meruntuhkan Kepercayaan Publik pada Mahkamah Konstitusi
Refleksi Budaya Politik Sunda dan Kegagalan Ridwan Kamil Menjadi Cawapres
Pemilih Muda dalam Peta Kerawanan Pilpres 2024

Harapan Indonesia Membaik

Dedy Djamaluddin Malik mengungkapkan aksi simbolik ini juga bagian dari reaksi para seniman dan budayawan yang menyimpulkan bahwa kondisi negara dan bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang keliru dan perlu diluruskan.

Sehingga tema aksi kami mengangkat tajuk ‘Jokowi Offside’. Hal itu karena pihaknya melihat pada putusan MK lalu sarat akan konflik kepentingan. Hal ini juga sebagai bagian dari perilaku sejarah, kesaksian para seniman dan budayawan untuk menyampaikan hal dan kritik mereka.

“Sesuatu yang bermasalah dalam kehidupan negara kita dan ini diharapkan menjadi kesadaran bersama. Jadi rakyat perlu tahu, para pejabat perlu tahu, bahwa masyarakat resah dengan kondisi yang ada seperti ini,” ungkapnya. 

Sementara itu, perwakilan budayawan yang juga seniman tari Ine Arini Bastaman berharap Pemilu 2024 melahirkan pemimpin yang memang punya dedikasi untuk negeri. Agar para pemimpin tidak hanya mementingkan urusan pribadi dan golongan. Kepentingan rakyat mesti diutamakan.

“Siapa pun yang akan jadi semoga betul-betul yang terbaik untuk negara ini, untuk rakyat ini, jangan berpikir hanya untuk kemewahan mereka pribadi, lihatnya rakyat. Itu doa kami semua,” katanya.

KPU RI telah menerima pendaftaran dari tiga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Mereka mulai melancarkan kampanye dengan janji-janji manisnya. Mereka ialah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud MD, dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.  

*Kawan-kawan bisa membaca reportase-reportase lain dari Emi La Palau, atau tulisan-tulisan lain Mahkamah Konstitusi