Mengapa Pejabat Kita Sulit Menerima Kritik? Jejak Neo-Patrimonialisme dalam Praktik Kekuasaan
Dalam nalar patrimonial, batas antara jabatan publik dan pribadi penguasa menjadi kabur.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri11 Juni 2026

Kepala Pusat Studi Politik dan Demokrasi Universitas Padjadjaran (Unpad). Kaprodi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unpad sejak Agustus 2024.
Dalam nalar patrimonial, batas antara jabatan publik dan pribadi penguasa menjadi kabur.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri11 Juni 2026
Negara telah menciptakan kondisi yang menyuburkan kekerasan terhadap kelompok minoritas.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri23 April 2026
Jika rivalitas terus dipelihara sebagai politik kebencian, maka stadion bukan lagi ruang perayaan olahraga, melainkan arena konflik identitas.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri27 Maret 2026
Indonesia’s democracy has always existed under the tension between stability and social justice.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri8 Januari 2026
Jakarta direbut oleh politik identitas. Di New York, politik kebencian mendapat pukulan telak. Mengapa?
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri29 Desember 2025
Memori publik tentang relasi Prabowo-Jokowi telah terbentuk dan tidak bisa dianulir. Wacana kedekatan kedua tokoh ini bukan sekadar persepsi atau imajinasi publik.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri24 Desember 2025
Gelombang protes Gen Z memberi peringatan bahwa gimmick tanpa hasil nyata akan membawa risiko besar bagi elite politik. Tanpa reformasi nyata, ia akan jadi bumerang.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Iman Herdiana28 Oktober 2025
Partisipasi remaja dalam unjuk rasa perlu dibaca sebagai cerminan dari kepedulian mereka terhadap kondisi rakyat.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri11 September 2025
Salah satu risiko terbesar kegagalan mengelola politik identitas adalah berkembangnya tatanan sosial yang diskriminatif dan terpolarisasi.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri21 Mei 2025
Stabilitas politik tidak boleh dicapai dengan memperkuat pemerintahan yang militeristik dan mengorbankan ruang bagi oposisi dan supremasi sipil.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri9 April 2025
Benarkah mengembalikan pilkada ke DPRD merupakan solusi biaya pemilihan lebih murah? Atau malah memperparah oligarki dan mengurangi akuntabilitas kepala daerah?
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri13 Februari 2025
Presiden Prabowo Subianto harus segera menyadari bahwa politik balas budi dan kompromistis hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri30 Oktober 2024
Sejarah menunjukkan bahwa instabilitas politik suatu negara biasanya dimulai dengan kemarahan kelas menengah yang merasa dikhianati oleh kelas politik yang berkuasa.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri24 September 2024
Sistem nilai yang patriarki membuat masyarakat enggan untuk mengungkapkan atau menentang peristiwa atau tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri10 Juni 2024
Bagaimana kita dapat memastikan pemimpin kota Bandung berikutnya kompeten dan tidak korup?
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri7 Mei 2024
Mekanisme checks and balances dapat menjadi lemah ketika kekuatan mayoritas partai di DPR telah menjalin kesepakatan dengan presiden.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri24 April 2024
Politik dagang sapi sebagai kompromi para elite dengan membagi-bagi kue kekuasaan dapat berimplikasi buruk pada rakyat. Menyuburkan korupsi dan politik uang.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri1 April 2024
Ketika politisi menggunakan mitos politik secara berlebihan, kita patut curiga ada sesuatu yang disembunyikan dari sorotan publik.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Ahmad Fikri3 Februari 2024
Pemilu 2024 menampilkan wajah politik baperan. Perdebatan politik melenceng dari masalah-masalah substansial dan kepentingan rakyat. Menyasar aspek personal.
Ari Ganjar HerdiansahEditor: Iman Herdiana18 Januari 2024