Sepuluh Tuntutan Warga Dago Elos: Meminta Negara Mendengarkan Kritik dari Rakyat
Penulis Yopi Muharam8 September 2025
Warga Dago Elos mengingatkan bahwa demonstrasi adalah suara rakyat yang mesti didengar pemerintah dan DPR.
Mulung Tanjung #9: Berbahasa Sunda tidak Harus jadi Cameuh
Penulis Ernawatie Sutarna7 September 2025
Kesalahan penulisan bahasa Sunda sudah sering terjadi termasuk di instansi-instansi pemerintah di Jawa Barat. Wilujeng, bukan wilujeung.
Seruan Kampus dan Kelompok Agama di Indonesia: Pemerintah, DPR, dan Aparat Negara agar tidak Mengabaikan Suara Rakyat
Penulis Yopi Muharam7 September 2025
Lembaga eksekutif dan legislatif maupun aparat negara diingatkan untuk selalu mendengar aspirasi yang disampaikan rakyatnya.
Buruh Jawa Barat Menagih Janji-janji Manis Pemerintah
Penulis Yopi Muharam29 Agustus 2025
Para buruh di Jawa Barat merasakan ketimpangan yang menganga dibandingkan penghasilan anggota DPR. UMK cuma naik sedikit-sedikit.
Hilangnya Peran Pemerintah sebagai Penjamin Pemenuhan Hak Beribadah dalam Kasus Penutupan Rumah Doa Immanuel di Garut
Penulis Awla Rajul12 Agustus 2025
Penutupan Rumah Doa Immanuel di Garut ditutup permanen oleh pemerintah setempat. Penginjil dipaksa meninggalkan wilayah.
PELAJAR BERSUARA: Ketika Pemerintah Membuka Gerbang Bahaya di Ruang Digital
Penulis Adiya Rafa Nugraha11 Agustus 2025
Pemerintah harus menjelaskan dengan transparan kerja sama dengan Amerika Serikat yang mencakup transfer data pribadi warga.
CERITA GURU: Dari Rak Kosong hingga Mimpi Literasi, Dilema Pengadaan Buku di Sekolah
Penulis Laila Nursaliha30 Juli 2025
Pemerintah mendorong peningkatan literasi dengan membolehkan penggunaan 10 persen dana BOSP untuk buku. Sayangnya ada pembatasan buku yang boleh dibeli sekolah.
Koalisi Masyarakat Sipil Menggalang Petisi Penolakan Revisi KUHAP yang Disusun Ugal-ugalan
Penulis Tim Redaksi12 Juli 2025
Koalisi Masyarakat Sipil membeberkan pasal-pasal Revisi KUHAP yang disusun ugal-ugalan dan membahayakan hak asasi manusia.
Raja Ampat dan Anatomi Komunikasi Krisis: Pertunjukan Dominasi Kekuasaan di Panggung Ruang Publik dengan Sutradara Tuan Kapital
Penulis Mang Sawal30 Juni 2025
Kasus tambang nikel Raja Ampat Papua bukan anomali, melainkan manifestasi dari kontradiksi struktural yang lebih dalam. Ini bukan sekadar konflik lingkungan biasa.
Bagaimana Proyek Pembuatan Sejarah Resmi Versi Pemerintah Berpotensi Menggerus Inklusivitas, Mengerdilkan Penulisan Sejarah Lokal, dan Menghilangkan Fakta Pelanggaran HAM
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah7 Juni 2025
“Penulisan ulang sejarah dan melabelinya sejarah ‘resmi’ adalah kebijakan otoriter negara untuk melegitimasi kekuasaannya. Program ini harus segera dihentikan.”
