PAYUNG HITAM #42: Pasal 47 Revisi UU TNI Berpotensi Mengembalikan Dwifungsi TNI

Penulis Ardhyansyah 12 September 2024

Sejarah Indonesia di era Orde Lama maupun Orde Baru menunjukkan bagaimana militer sering kali dijadikan sebagai alat politik bukan alat negara sebagai tujuan utamany

PILWALKOT CIMAHI 2024: Dari Calon Termuda hingga Pensiunan TNI

Penulis Nabila Eva Hilfani 26 September 2024

Pilwalkot Cimahi 2024 dimeriahkan tiga pasangan kandidat. Sama seperti Kota Bandung, Kota Cimahi memiliki segudang masalah.

Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD Menuai Kritik, Berpotensi Melemahkan Peran Sipil

Penulis Yopi Muharam16 April 2025

TNI dididik untuk menghadapi ancaman militer dan konflik bersenjata, bukan untuk menangani urusan sipil, seperti membangun jalan, jembata, sampah, dan pangan.

Mahasiswa Bandung Menolak UU TNI dan Militerisme

Penulis Yopi Muharam20 Maret 2025

Aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU TNI tumpah di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung. Massa menuntut pembatalan UU TNI yang membahayakan demokrasi.

SAYEMBARA ESAI MAHASISWA BERSUARA: Dwi Fungsi dalam Balutan Revisi UU TNI, Ancaman bagi Demokrasi Kita

Penulis Muhammad Rafly Gibrant Utaya20 Desember 2024

Menolak Revisi UU TNI bukan berarti menolak kontribusi militer. Kontribusi mereka harus tetap berada dalam ranah kedaulatan negara, bukan mencampuri urusan sipil.

Mahasiswa Unpad Menggugat UU TNI yang Dinilai Cacat Formil ke Mahkamah Konstitusi

Penulis Ridho Danu Prasetyo3 Mei 2025

Pembahasan revisi UU TNI oleh pemerintah dan DPR tidak melibatkan rakyat padahal regulasi ini sanga mempengaruhi kehidupan masyarakat sipil.

GEDOR DPRD JABAR HARI KEDUA: Masyarakat Sipil Bandung Menuntut Pencabutan UU TNI

Penulis Yopi Muharam21 Maret 2025

Mayarakat sipil Bandung kembali turun ke jalan untuk mengepung DPRD Jabar. Kecewa terhadap wakil rakyat yang mengesahkan UU TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Kembalinya Militerisme, RUU TNI Melemahkan Supremasi Sipil

Penulis Muhammad Akmal Firmansyah17 Maret 2025

Pemerintah mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting, termasuk pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, pembahasan RUU TNI di hotel mewah.

BEM SI Kerakyatan Jawa Barat Mengawal Uji Materi UU TNI, Juducial Review Merupakan Hak Konsitusional

Penulis Muhammad Akmal Firmansyah1 Juli 2025

BEM SI Kerakyatan Jawa Barat menolak tudingan Marcella Santoso yang mengklaim sebagai penggerak protes massal terhadap pemerintah.

Aliansi Mahasiswa Papua Bandung Turun ke Jalan, Mengecam Tindakan Penyiksaan terhadap Masyarakat Sipil Papua oleh Prajurit TNI

Penulis Awla Rajul28 Maret 2024

Aksi ini didorong beredarnya video penyiksaan yang dilakukan prajurit TNI. TNI telah menetapkan 13 orang anggotanya sebagai tersangka.

RUU TNI dengan Bayang-bayang Dwifungsi di Panggung Demokrasi

Penulis Fathan Muslimin Alhaq24 Maret 2025

Supremasi sipil pelan-pelan digembosi oleh dalih keamanan dan efektivitas, dua kata yang dulu juga sering diucapkan Orde Baru setiap kali hendak menggilas oposisi.

Aktivis Bandung Satu Suara dengan KontraS, RUU TNI Membahayakan Kebebasan Sipil

Penulis Yopi Muharam18 Maret 2025

Teror yang diterima KontraS menggambarkan apa yang akan diterima masyarakat jika RUU TNI disahkan. Demokrasi dan kebebasan sipil dalam ancaman.

KKJ Mendesak Kapolda Sumut dan Panglima TNI Mengusut Keterlibatan Aparat dalam Kebakaran Rumah Wartawan Tribrata TV

Penulis Linda Lestari2 Juli 2024

Kebakaran rumah wartawan Tribrata TV dilatarbelakangi praktik perjudian di Sumatera Utara. Dewan Pers mendesak dibentuknya tim investigasi.

Kesaksian Perempuan di Tengah Aksi Menolak RUU TNI, Tim Medis di Bandung Mencatat Puluhan Korban Luka-luka

Penulis Muhammad Akmal Firmansyah26 Maret 2025

Aksi menolak UU TNI di Bandung berlangsung sampai dini hari. Tim medis dari sejumlah kampus di Bandung sibuk menangani korban luka-luka.

RUU TNI, Penguatan Citra Mesianistis Militer, dan Kenapa Kita Harus Menolaknya

Penulis Valeri Jehanu19 Maret 2025

Pemimpin otokratik menggunakan legalitas sebagai topeng untuk membangun kekuasaan yang lebih terkonsentrasi.

Mahasiswa Bandung: Pengesahan RUU TNI dan RUU Polri Menjauhkan Cita-cita Reformasi

Penulis Emi La Palau16 Agustus 2024

RUU TNI dikhawatirkan membawa Indonesia kembali ke masa sebelum reformasi. RUU Polri akan membuat institusi kepolisian semakin berkuasa.

UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan Memiliki Sisi Menggerus Kebebasan Masyarakat Sipil

Penulis Audrey Kayla Fachruddin28 Maret 2025

UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan disusun tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Tumpang tindih dan cenderung meminggirkan kebebasan masyarkaat sipil.

Aksi di Taman Cikapayang, Pengesahan RUU TNI Berpotensi Menambah Catatan Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil

Penulis Yopi Muharam19 Maret 2025

Orang-orang muda Bandung melakukan aksi penolakan RUU TNI di Taman Cikapayang. Penempatan TNI di ranah sipil memicu kekhawatiran masyarakat.

MAHASISWA BERSUARA: Refleksi Represifitas Aparat dalam Aksi Tolak RUU TNI

Penulis Muhammad Dzacky16 April 2025

Tindakan represif aparat berseragam pada massa aksi penolakan RUU TNI mencederai demokrasi. Seharusnya rakyat diberikan ruang dan tidak direpresi.

Koalisi Kebebasan Berserikat Menolak Pengesahan RUU TNI, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dikhawatirkan Meningkat

Penulis Muhammad Akmal Firmansyah20 Maret 2025

Keterlibatan militer di ranah sipil sepanjang sejarah selalu diiringi represi terhadap kelompok masyarakat, pelaku seni, kriminalisasi aktivis, dan pembungkaman.

//