DPR Anulir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Revisi UU Pilkada, Manuver Politik dan Pembangkangan Konstitusi

Penulis Galih Permana, S.E.24 Agustus 2024

Tindakan DPR yang membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi contoh jelas dari manuver politik yang mengancam integritas sistem hukum dan demokrasi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Gugatan UU Cipta Kerja Membahayakan Demokrasi dan Konstitusi

Penulis Iman Herdiana3 Oktober 2023

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku. Berpihak pada oligarki sekaligus menyengsarakan rakyat.

Menuju Mahkamah Kebijaksanaan dan Mahkamah Konsistensi

Penulis Sidik Permana 27 Agustus 2023

Pekerjaan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan yang paling menggoda iman mungkin adalah terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Penolakan PTUN Bandung terhadap Gugatan SK UMK Jabar Bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Penulis Iman Herdiana10 Agustus 2022

KASBI dan LBH Bandung menggugat SK Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2022 ke PTUN Bandun. Gugatan dilakukan karena SK UMK didasarkan ada UU Cipta Kerja.

Putusan 90 Kontroversial Mahkamah Konstitusi Merugikan Orang Muda, Kecuali Anaknya Presiden

Penulis Awla Rajul18 November 2023

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya untuk orang muda yang punya privilese dan pernah atau menjabat kepala daerah. Bukan untuk semua orang muda.

Ekskalasi Demonstrasi Mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi di Bandung Meningkat

Penulis Emi La Palau22 Agustus 2024

Massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat sipil di Bandung menuntut masuk ke gedung DPRD Jabar. Mereka protes revisi UU Pilkada.

MAHASISWA BERSUARA: Membaca Kerapuhan Mahkamah Konstitusi menjelang Pemilu 2024

Penulis Dhien Favian A31 Oktober 2023

Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi menggambarkan terkooptasinya kekuasaan yudisial untuk politik dinasti. Perlu perombakan total penentuan hakim konstitusi.

Tim Advokasi: Mahkamah Konstitusi Seharusnya Mengabulkan Uji Materi UU Minerba

Penulis Iman Herdiana3 Juni 2022

Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap sidang uji materi UU Minerba ini akan berpengaruh pada kelestarian lingkungan di Indonesia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Soal Uji Materi UU Minerba Membahayakan Lingkungan dan Masyarakat

Penulis Iman Herdiana30 September 2022

UU Minerba akan mempersempit ruang partisipasi masyarakat karena seluruh proses penetapan wilayah pertambangan tidak lagi melibatkan masyarakat.

Judicial Review UU Minerba, Mahkamah Konstitusi Seharusnya Berpihak kepada Rakyat

Penulis Iman Herdiana6 Agustus 2022

Tim advokasi UU Minerba sudah dua bulan lalu menyerahkan dokumen kesimpulan terkait Judicial Review UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi. Bola ada di tangan MK.

Kontroversi Anwar Usman Meruntuhkan Kepercayaan Publik pada Mahkamah Konstitusi

Penulis Awla Rajul10 November 2023

Menelaah putusan MKMK yang memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. YLBHI mendesak agar Anwar Usman mundur sebagai hakim konstitusi.

Kritik Keras Mahasiswa Bandung atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Capres dan Cawapres

Penulis Emi La Palau19 Oktober 2023

Mahasiwa Bandung menilai Mahkamah Konstitusi terlibat konflik kepentingan. Ketua MK Anwar Usman sekaligus ipar Jokowi, mesti mundur.

Babak Baru Perjuangan Aktivis Buruh Aan Aminah, Kasusnya Bergulir ke Mahkamah Agung

Penulis Boy Firmansyah Fadzri11 Agustus 2021

Usai dinyatakan bebas oleh PN Bandung, Aan Aminah kini menghadapi kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung.

Menang Gugatan di Mahkamah Agung, Buruh di Bandung malah Digugat Balik 5 Miliar Rupiah oleh Perusahaan

Penulis Awla Rajul15 Juli 2022

Tiga orang buruh menang gugatan di PHI Bandung hingga dikuatkan di Mahkamah Agung atas perkara PHK sepihak. Kini mereka yang digugat.

Warga Dago Elos Terus Mengawal Kasus Pidana Keluarga Muller, Jalan Panjang Menuju Peluang Mengubah Putusan Mahkamah Agung

Penulis Emi La Palau8 Mei 2024

Penetapan tersangka Heri Hermawan Muller dan Dody Rustendi Muller oleh Polda Jabar sebagai kemenangan kecil yang harus terus dijaga dan dikawal,

PAYUNG HITAM #28: Menuju Mahkamah Rakyat Luar Biasa, Menggugat Rezim Presiden Jokowi dan Kroni-kroninya

Penulis Ardhyansyah 4 April 2024

Pemerintah yang merugikan hak konstitusional warga negara dengan dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya kebijakan untuk rakyat perlu digugat.

Kalah di Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung, Warga Dago Elos Kembali Melawan

Penulis Emi La Palau14 Juni 2022

Warga Dago Elos kini kembali siaga menghadapi penggusuran atas sengketa lahan yang sebelumnya telah mereka menangkan di pengadilan kasasi.

Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden sebagai Pembangkangan Konstitusi

Penulis Michael Christian18 Juni 2022

Gagasan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden juga mencerminkan inkonsistensi partai politik.

Revisi UU Pilkada Adalah Pembangkangan terhadap Konstitusi

Penulis Valeri Jehanu22 Agustus 2024

Jika sudah ada resistensi untuk mendengarkan, yang dibutuhkan adalah aksi mengeraskan suara itu. Bukan hanya di ruang digital, tapi juga di ruang nyata.

Kampus Melanggar Konstitusi jika Mengeluarkan Mahasiswa yang tak Mampu Membayar UKT

Penulis Tim Redaksi27 Januari 2022

Mahasiswa UPI, UIN SGD, Unisba yang terdampak pagebluk berunjuk rasa memperjuangkan hak mereka agar bisa tetap kuliah. Belum tampak keberpihakan dari kampus.

Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Mengkhawatirkan telah Terjadi Pengkhianatan terhadap Konstitusi di Tanah Air

Penulis Nabila Eva Hilfani 23 Agustus 2024

Komunitas pelajar dan mahasiswa di Jepang, Australia, dan Belanda kecewa dengan keputusan DPR dan pemerintah yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi.

Elite Politik Membangkang Konstitusi, Masyarakat Sipil di Bandung Turun ke Jalan Menolak Pembajakan Demokrasi

Penulis Emi La Palau22 Agustus 2024

Kemarahan publik dipicu keputusan elite politik di DPR dan pemerintah yang membangkang dan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Peringatan darurat!

Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Menghina Konstitusi!

Penulis Azriel Daffa Naufal Al Fuadi21 Juni 2022

Jika 3 periode disetujui, maka 4 periode atau bahkan lebih mungkin akan disetujui. Hal ini berbahaya kekuasaan yang berlebihan cenderung korup.

Kapan Negara Menunaikan Amanat Konstitusi untuk Menjamin Kebebasan Beragama Berkeyakinan?

Penulis Reyner Thaddeus Purwanto. 10 Agustus 2024

Penyusun Undang Undang Dasar (UUD) tidak pernah membeda-bedakan agama ataupun kepercayaan. Yang jelas UUD menjamin hak ibadat warga negara.

Amanat Konstitusi tentang Tanah untuk Rakyat di Reruntuhan Anyer Dalam 

Penulis Awla Rajul11 April 2022

Rakyat yang sejatinya pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara, harus merelakan atau memperjuangkan hak atas tanahnya.

MAHASISWA BERSUARA: Preferensi Hakim Konstitusi dalam Putusan PHPU Presiden 2024, Masih Kalkulator?

Penulis Faisal Nasirul Haq29 April 2024

Pelabelan “Mahkamah Kalkulator” menjadi ekspresi keprihatinan sebagai alternatif akronim MK yang sejatinya adalah Mahkamah Konstitusi.

//