Mahasiswa Bandung: Pengesahan RUU TNI dan RUU Polri Menjauhkan Cita-cita Reformasi
Penulis Emi La Palau16 Agustus 2024
RUU TNI dikhawatirkan membawa Indonesia kembali ke masa sebelum reformasi. RUU Polri akan membuat institusi kepolisian semakin berkuasa.
Mengkhawatirkan Meningkatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Revisi RUU Polri
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah24 Juni 2024
Kekerasan yang dilakukan anggota Polri selama ini banyak menjadi sorotan publik. RUU Polri akan meningkatkan kewenangan berlebihan.
Salah Tangkap Pegi Setiawan Momentum Evaluasi Kinerja Polri
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah12 Juli 2024
Tim Advokasi Koalisi untuk Reformasi Kepolisian menyatakan, putusan praperadilan Pegi Setiawan menunjukkan kelemahan profesionalitas kinerja polisi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian: Besarnya Kewenangan Polri tidak Dibarengi Pengawasan Internal dan Eksternal sehingga Memicu Penyelewengan Kekuasaan
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah31 Januari 2025
Reformasi di tubuh Polri semakin mendesak dilakukan, agar penegakan hukum dijalankan berdasarkan pendekatan hak asasi manusia.
UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan Memiliki Sisi Menggerus Kebebasan Masyarakat Sipil
Penulis Audrey Kayla Fachruddin28 Maret 2025
UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan disusun tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Tumpang tindih dan cenderung meminggirkan kebebasan masyarkaat sipil.
Catatan YLBHI Terkait Narasi Presisi Polri dan Langgengnya Pelanggaran HAM
Penulis Luqy Lukman Anugrah2 Juli 2022
Bertepatan dengan Hari Bhayangkara, YLBHI menunjukkan catatan pelanggaran HAM yang dilanggengkan anggota kepolisian di lapangan.
Proses Penyusunan RUU Sisdiknas Kurang Melibatkan Publik
Penulis Iman Herdiana23 Februari 2022
Dalam menyusun RUU Sisdiknas, pemerintah dan DPR harusnya bercermin pada pembuatan UU Cipta Kerja yang menuai kontroversi hingga kini.
Enam Isu Krusial dalam RUU Kesehatan Menurut CISDI
Penulis Ahmad Fikri16 Februari 2023
Pembahasan RUU Kesehatan yang juga dikenal sebagai Omnibus Kesehatan oleh DPR terkesan buru-buru dan tidak transparan. Masukan dan kritik cenderung diabaikan.
Aksi di Taman Cikapayang, Pengesahan RUU TNI Berpotensi Menambah Catatan Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil
Penulis Yopi Muharam19 Maret 2025
Orang-orang muda Bandung melakukan aksi penolakan RUU TNI di Taman Cikapayang. Penempatan TNI di ranah sipil memicu kekhawatiran masyarakat.
RUU Sisdiknas Meresahkan Federasi Guru Honorer Madrasah
Penulis Iman Herdiana2 April 2022
RUU Sisdiknas meresahkan pegiat pendidikan hingga guru, termasuk para guru yang tergabung di Federasi Guru Honorer Madrasah (FGHM) Indonesia.
Aksi Solidaritas Koalisi Masyarakat Sipil Bandung Mendesak DPR Segera Sahkan RUU PPRT
Penulis Emi La Palau16 Februari 2023
Aksi serentak digelar di tujuh kota besar mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Koalisi Kebebasan Berserikat Menolak Pengesahan RUU TNI, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dikhawatirkan Meningkat
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah20 Maret 2025
Keterlibatan militer di ranah sipil sepanjang sejarah selalu diiringi represi terhadap kelompok masyarakat, pelaku seni, kriminalisasi aktivis, dan pembungkaman.
Pembahasan Tahap Pertama RUU TPKS Selesai, Pengesahan Jangan Menunggu Lama
Penulis Iman Herdiana5 April 2022
Hukuman mati pemerkosa santriwati maupun vonis bebas kasus pencabulan di Kampus Unri membuat RUU TPKS semakin mendesak untuk segera disahkan.
Pembahasan RUU PPRT Dialihkan ke Anggota DPR RI yang Baru, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Bukan Prioritas Negara
Penulis Ivan Yeremia3 Oktober 2024
Pada 2018-2023 terdapat 2.641 kasus kekerasan kepada pekerja rumah tangga di Indonesia. Mayoritas kasus berupa kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi.
Dewan Pers: RUU Penyiaran Upaya Kesekian Pemerintah dan DPR Menggembosi Kebebasan Pers
Penulis Salma Nur Fauziyah15 Mei 2024
Dewan Pers beserta semua konstituen yang terdiri dari komunitas dan organisasi pers tegas menolak draft kedua dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
RUU TNI dengan Bayang-bayang Dwifungsi di Panggung Demokrasi
Penulis Fathan Muslimin Alhaq24 Maret 2025
Supremasi sipil pelan-pelan digembosi oleh dalih keamanan dan efektivitas, dua kata yang dulu juga sering diucapkan Orde Baru setiap kali hendak menggilas oposisi.
SUARA SETARA: RUU TPKS Pascaratifikasi, Apa Langkah Selanjutnya?
Penulis Anggun Kurnia Likawati19 April 2022
Masih adanya penolakan terhadap UU TPKS membuat negara harus segera melakukan sosialisasi gencar tentang pentingnya mencegah kekerasan seksual.
Pasal Larangan Jurnalisme Investigasi di RUU Penyiaran Menguntungkan Koruptor
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah27 Mei 2024
Iklim demokrasi digentayangi ancaman RUU Penyiaran. Elite-elite politik memanfaatkan regulasi untuk menghindari jurnalisme investigasi.
Kesaksian Perempuan di Tengah Aksi Menolak RUU TNI, Tim Medis di Bandung Mencatat Puluhan Korban Luka-luka
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah26 Maret 2025
Aksi menolak UU TNI di Bandung berlangsung sampai dini hari. Tim medis dari sejumlah kampus di Bandung sibuk menangani korban luka-luka.
Pakar Pendidikan UPI dan Unesa Mengungkap Kelemahan RUU Sisdiknas
Penulis Iman Herdiana11 Mei 2022
RUU Sisdiknas dinilai berpotensi menghilangkan kualifikasi akademik guru dan menghapus peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Kembalinya Militerisme, RUU TNI Melemahkan Supremasi Sipil
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah17 Maret 2025
Pemerintah mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting, termasuk pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, pembahasan RUU TNI di hotel mewah.
Hak-hak Rakyat Tercederai, mulai dari RUU Penyiaran hingga UKT Mahal
Penulis Noviana Rahmadani29 Mei 2024
RUU Penyiaran hanya salah satu masalah serius yang mengancam hak kebebasan berekspresi warga negara, di saat hak-hak lain banyak dilanggar negara.
Aktivis Bandung Satu Suara dengan KontraS, RUU TNI Membahayakan Kebebasan Sipil
Penulis Yopi Muharam18 Maret 2025
Teror yang diterima KontraS menggambarkan apa yang akan diterima masyarakat jika RUU TNI disahkan. Demokrasi dan kebebasan sipil dalam ancaman.
Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi semakin Mendesak di Tengah Anojloknya Keamanan Siber di Indonesia
Penulis Iman Herdiana23 November 2021
Belum adanya payung hukum yang tajam membuat leluasanya praktik pencurian data pribadi. Pengumpul data pribadi pun harusnya mendapat sanksi.
Dua Sisi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak
Penulis Theresia Naomi Berliani Simarmata 6 Juli 2022
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak memiliki dua sisi dilema: berdampak positif bagi kaum ibu, di sisi lain dapat merugikan perusahaan.
RUU TNI, Penguatan Citra Mesianistis Militer, dan Kenapa Kita Harus Menolaknya
Penulis Valeri Jehanu19 Maret 2025
Pemimpin otokratik menggunakan legalitas sebagai topeng untuk membangun kekuasaan yang lebih terkonsentrasi.
