Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Kembalinya Militerisme, RUU TNI Melemahkan Supremasi Sipil
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah17 Maret 2025
Pemerintah mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting, termasuk pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, pembahasan RUU TNI di hotel mewah.
Menanti Napas Baru untuk Kemandirian Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia
Penulis Martin Dennise Silaban 18 Februari 2025
Ketika pendanaan dari USAID yang sudah berlangsung lama akhirnya berhenti, dampaknya terasa sangat besar pada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan Memiliki Sisi Menggerus Kebebasan Masyarakat Sipil
Penulis Audrey Kayla Fachruddin28 Maret 2025
UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan disusun tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Tumpang tindih dan cenderung meminggirkan kebebasan masyarkaat sipil.
Lebih dari 100 Orang Korban Luka, Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat Mengecam Tindak Kekerasan Aparat dalam Aksi Kawal Putusan MK di Bandung
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah25 Agustus 2024
Ratusan orang peserta aksi menolak revisi UU Pilkada di Bandung menderita luka akibat tindakan represif aparat. Intimidasi juga dialami para jurnalis.
Peran Masyarakat Sipil di Balik Plakat Adipura untuk Babakan Siliwangi Kota Bandung
Penulis Iman Herdiana2 Maret 2023
Babakan Siliwangi berada di lokasi sangat strategis yang menggoda pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya.
Aliansi Mahasiswa Papua Bandung Turun ke Jalan, Mengecam Tindakan Penyiksaan terhadap Masyarakat Sipil Papua oleh Prajurit TNI
Penulis Awla Rajul28 Maret 2024
Aksi ini didorong beredarnya video penyiksaan yang dilakukan prajurit TNI. TNI telah menetapkan 13 orang anggotanya sebagai tersangka.
Koalisi Masyarakat Sipil Menggalang Petisi Penolakan Revisi KUHAP yang Disusun Ugal-ugalan
Penulis Tim Redaksi12 Juli 2025
Koalisi Masyarakat Sipil membeberkan pasal-pasal Revisi KUHAP yang disusun ugal-ugalan dan membahayakan hak asasi manusia.
Sabtu Sore #24: Suara Kritis Masyarakat Sipil Menolak RUU Ormas
Penulis Uyun Mubin 26 Mei 2025
UU Ormas memukul rata setiap perkumpulan sebagai ormas. Sejumlah aturan di regulasi ini cenderung membatasi kebebasan berserikat yang sejatinya dijamin konstitusi.
Organisasi Masyarakat Sipil Mendesak Hentikan Kriminalisasi terhadap Delpedro Marhaen dan Aktivis Prodemokrasi Lainnya
Penulis Yopi Muharam9 September 2025
Delpedro Marhaen dan sejumlah aktivis prodemokrasi ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal penghasutan pada pelajar agar demo.
Refleksi Lebaran, Apa Salah Masyarakat Sipil?
Penulis Ignatius Bintang Bala Surya 31 Maret 2025
Kritik seharusnya dianggap sebagai bentuk partisipasi publik dan bukan sebagai ancaman yang perlu direspons dan ditanggapi dengan nada sindiran atau ejekan.
Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Desak KPU untuk Membuka Data Pribadi Caleg yang Dirahasiakan
Penulis Ridho Danu Prasetyo2 Februari 2024
Koalisi Masyarakat Sipil menilai penutupan data pribadi caleg oleh KPU mencederai transparansi Pemilu karena menghalangi pemilih untuk mengetahui profil para calon.
Organisasi Masyarakat Sipil Mendorong Indonesia Segera Beralih ke Energi Baru Terbarukan untuk Mengurangi Dampak Perubahan Iklim
Penulis Yopi Muharam28 Oktober 2024
Salah satu pencemar yang memicu perubahan iklim adalah PLTU batubara. Energi fosil seperti batubara mesti diganti dengan energi baru terbarukan.
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Penyegelan Pembangunan Masjid Ahmadiyah di Kampung Nyalindung Garut
Penulis Iman Herdiana8 Mei 2021
Kini, masjid yang akan mereka dirikan telah disegel Satpol PP Kabupaten Garut, di tengah persiapan jemaat ibadah Ramadan dan bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Kritik Organisasi Masyarakat Sipil Melalui Orasi Gegap Gempita G20
Penulis Sherani Soraya Putri17 November 2022
Organisasi masyarakat sipil menggelar orasi Gegap Gempita G20: Pembungkaman Ruang Demokrasi, Solusi Palsu, dan Pengkhianatan Konstitusi!
Riuh Mengkritik Jokowi, Mulai dari Asosiasi Rektor hingga Koalisi Masyarakat Sipil
Penulis Ridho Danu Prasetyo5 Februari 2024
Kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalir dari kampus maupun organisasi masyarakat sipil. Mereka menuntut Pemilu jujur dan adil.
Aksi di Taman Cikapayang, Pengesahan RUU TNI Berpotensi Menambah Catatan Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil
Penulis Yopi Muharam19 Maret 2025
Orang-orang muda Bandung melakukan aksi penolakan RUU TNI di Taman Cikapayang. Penempatan TNI di ranah sipil memicu kekhawatiran masyarakat.
Problematika Pemenuhan Hak-hak Sipil Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di Cirendeu
Penulis Ignatius Bintang Bala Surya 24 Juni 2023
Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat masih belum bisa menyelesaikan masalah hak-hak sipil masyarakat adat.
AJI Bandung dan Masyarakat Sipil Menyerukan Penolakan pada RKUHP
Penulis Reza Khoerul Iman20 Agustus 2022
RKUHP yang akan disahkan pemerintah dan DPR, mengancam kebebasan pers, jurnalis, seniman, publik, dan semua bisa kena. Keran informasi akan dicekal.
Koalisi Masyarakat Sipil Mengungkap Bukti-bukti Pemilu 2024 tidak Demokratis
Penulis Hizqil Fadl Rohman23 Februari 2024
Tim pemantau pemilu dari Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pemantauan dugaan penggelembungan suara di 16 provinsi di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian: Besarnya Kewenangan Polri tidak Dibarengi Pengawasan Internal dan Eksternal sehingga Memicu Penyelewengan Kekuasaan
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah31 Januari 2025
Reformasi di tubuh Polri semakin mendesak dilakukan, agar penegakan hukum dijalankan berdasarkan pendekatan hak asasi manusia.
Merawat Demokrasi dari Ancaman Kekuasaan Melalui Solidaritas Mahasiswa, Komunitas, dan Masyarakat Sipil di Festival Bandung Menggugat
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah14 April 2025
Festival Bandung Menggugat di Dago Elos, Bandung menunjukkan bahwa merawat ruang demokrasi menjadi semakin mendesak. Memerlukan solidaritas.
Merawat Perjumpaan, Merebut Ruang Gerak Masyarakat Sipil di Jawa Barat
Penulis Awla Rajul1 September 2024
Kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan disabilitas harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
Temuan Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil Terkait Pelanggaran HAM di Stadion Kanjuruhan
Penulis Delpedro Marhaen10 Oktober 2022
Ungkap aktor di balik tragedi Kanjuruhan. Narasi temuan minuman alkohol dinilai menyesatkan. Hentikan intimidasi pada saksi tragedi Kanjuruhan.
GEDOR DPRD JABAR HARI KEDUA: Masyarakat Sipil Bandung Menuntut Pencabutan UU TNI
Penulis Yopi Muharam21 Maret 2025
Mayarakat sipil Bandung kembali turun ke jalan untuk mengepung DPRD Jabar. Kecewa terhadap wakil rakyat yang mengesahkan UU TNI.
Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Tanda Kehormatan bagi Terduga Pelanggaran HAM
Penulis Muhammad Jadid Alfadlin 28 Februari 2024
Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan, penghargaan kenaikan pangkat kehormatan terhadap terduga pelanggaran berat HAM menguatkan tembok impunitas.
Aksi Solidaritas Koalisi Masyarakat Sipil Bandung Mendesak DPR Segera Sahkan RUU PPRT
Penulis Emi La Palau16 Februari 2023
Aksi serentak digelar di tujuh kota besar mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Koalisi Masyarakat Sipil Menyerukan Setop Penggusuran Padang Halaban
Penulis Iman Herdiana25 Maret 2025
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Padang Halaban menyerukan #KamiBersamaPadangHalaban. Negara harus menghormati hak asasi manusia.
Kualitas Demokrasi di Indonesia Menurun, Budaya Berdemokrasi Masyarakat Sipil Perlu Diperkuat
Penulis Iman Herdiana10 Januari 2022
Di Bandung, misalnya, upaya membangun budaya demokrasi dilakukan lembaga masyarakat sipil, salah satunya LBH Bandung.
Mengkhawatirkan Meningkatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Revisi RUU Polri
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah24 Juni 2024
Kekerasan yang dilakukan anggota Polri selama ini banyak menjadi sorotan publik. RUU Polri akan meningkatkan kewenangan berlebihan.
KontraS dan YLBHI Merespons Tudingan Para Pengunjuk Rasa, Masyarakat Sipil Berhak Bebas dari Intimidasi
Penulis Muhammad Jadid Alfadlin 6 Februari 2024
Kantor KontraS dan YLBHI didatangi oleh massa aksi yang sama. Mereka menuding organisasi masyarakat sipil ini pengembus isu pemakzulan Presiden Jokowi.
Organisasi Masyarakat Sipil Satu Suara Menolak Perppu Cipta Kerja
Penulis Iman Herdiana25 Maret 2023
Penerbitan Perppu Cipta Kerja dinilai sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pemerintah untuk taat aturan.
Berbagai Organisasi Masyarakat Sipil Mendesak Reformasi Kepolisian setelah Meninggalnya Affan Kurniawan
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah29 Agustus 2025
Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terjadi berulang. Presiden Prabowo Subianto diminta melakukan reformasi kepolisian.
Koalisi Masyarakat Sipil Menggugat Menteri ESDM untuk Tidak Melanjutkan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Cirebon
Penulis Awla Rajul16 Januari 2025
Pemerintah pusat tidak mengindahkan putusan PTUN Bandung yang sebelumnya telah membatalkan izin lingkungan terkait rencana pembangunan PLTU di Cirebon.
Solidaritas untuk Rempang Mengalir dari Organisasi Masyarakat Sipil hingga Kampus
Penulis Iman Herdiana21 September 2023
Solidaritas Nasional untuk Rempang menemukan indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada tragedi Rempang.
Elite Politik Membangkang Konstitusi, Masyarakat Sipil di Bandung Turun ke Jalan Menolak Pembajakan Demokrasi
Penulis Emi La Palau22 Agustus 2024
Kemarahan publik dipicu keputusan elite politik di DPR dan pemerintah yang membangkang dan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Peringatan darurat!
Organisasi Masyarakat Sipil Menggelar Temu Rakyat Menggugat Debat
Penulis Tim Redaksi20 Januari 2024
Forum Temu Rakyat Menggugat Debat digelar untuk menyambut debat Pilpres 2024 yang membahas lingkungan. Forum ini mengawal secara kritis Pemilu 2024.
Organisasi Masyarakat Sipil Mengecam Pembubaran Paksa Retret Pelajar di Sukabumi
Penulis Awla Rajul2 Juli 2025
Pembubaran retret pelajar di Sukabumi memiliki akar yang menyuburkan intoleransi, yaitu peraturan diskriminasi yang melanggar kebebasan beragama berkeyakinan.
Urgensi Melindungi Hak Masyarakat Adat dengan UU Masyarakat Hukum Adat
Penulis Jihan Nadhira Gunawan10 Agustus 2022
Kasus PT CMI yang diduga merampas tanah milik Dusun Air Durian menunjukkan pentingnya pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
Bangsa Indonesia, dari Masyarakat Klenik Menuju Masyarakat Rasional
Penulis Farouq Syahrul Huda 28 Januari 2025
Masyarakat Indonesia melanggengkan logika klenik. Pemuka agama kurang memperhatikan perkara deforestasi, pencemaran limbah di sungai, perampasan hak hidup warga lok
MEMOAR ANAK BETAWI PERANTAU #38: Dari Masyarakat Homogen ke Masyarakat Heterogen
Penulis Asmali23 Juni 2024
Ketika merantau aku harus mengenal orang lain tidak hanya dari suku dan etnisnya, tetapi juga agama hingga kelas sosial dan bergaul dengan mereka.
Dari Masyarakat Analog Pancasila Menjadi Masyarakat Digital Pancasila
Penulis Sophan Ajie18 Juli 2021
Benturan di tengah samudera antara lempeng sekutu teknologi dan kearifan lokal, tidak dapat dihindari. Yang akan sangat menentukan: kebajikan pengambilan keputusan.
Aliansi Sipil untuk Kebebasan Berekspresi Kecam Tindakan Represif Polisi Menangani Demonstrasi Anti-UU KUHP di Bandung
Penulis Ahmad Fikri16 Desember 2022
Pernyataan sikap 78 organisasi sipil mengecam aksi polisi membubarkan unjuk rasa yang berujung ricuh. Unjuk rasa memprotes pengesahan KUHP.
Menguji Batas Sabar Rakyat, dari Aksi Sipil Menuju Demokrasi yang Hidup
Penulis David Ashari3 September 2025
Kemarahan rakyat adalah sinyal. Jika elite dan arus media tetap menganggapnya sekadar riak, sejarah yang pernah memberi peringatan akan berulang.
Aliansi Sipil Bandung Menolak Sosialisasi Formalitas RKUHP, Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan Menyerukan Pembatalan Kenaikan Harga BBM
Penulis Reza Khoerul Iman7 September 2022
Sosialisasi RKUHP dari Kantor Staf Presiden (KSP) dinilai hanya formalitas. Sementara gelombang mahasiswa kembali turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM.
Aktivis Bandung Satu Suara dengan KontraS, RUU TNI Membahayakan Kebebasan Sipil
Penulis Yopi Muharam18 Maret 2025
Teror yang diterima KontraS menggambarkan apa yang akan diterima masyarakat jika RUU TNI disahkan. Demokrasi dan kebebasan sipil dalam ancaman.
Dukungan Bagi Penulis Opini "Jenderal di Jabatan Sipil”, Negara Didesak Menjamin Kebebasan Berekspresi
Penulis Akhmad Aziz Nanda Saira27 Mei 2025
Teror dan intimidasi terhadap mahasiswa kritis dan penulis opini "Jenderal di Jabatan Sipil” menjadi sinyal bahwa negara semakin represif.
Menerka Tantangan Pergerakan Sipil di Tangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Penulis Dhien Favian A28 Januari 2025
Konsolidasi politik elemen sipil harus menjadi agenda pertama untuk menghadirkan gerakan politik alternatif demi mendobrak sistem politik yang saat ini bermasalah.
Korupsi Koneksitas, Melintas Batas Sipil dan Militer
Penulis Valeri Jehanu5 Desember 2024
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 tanggal 29 November 2024 membuka jalan bagi KPK untuk menangani perkara korupsi koneksitas yang melibatkan anggota militer.
Aksi Aliansi Mahasiswa Papua di Bandung, Pentingnya Pendekatan Kemanusiaan untuk Menghindari Korban Rakyat Sipil di Wilayah Konflik
Penulis Yopi Muharam31 Mei 2025
Aliansi Mahasiswa Papua di Bandung menegaskan, pendekatan militer bukan solusi untuk mengatasi konflik.
Koalisi Sipil Mengecam Kriminalisasi Dugaan Korupsi di Lembaga Publik Pengumpul Zakat, Baznas Jabar Membantah
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah11 Juni 2025
Tri Yanto, mantan auditor Baznas Jabar, menjadi tersangka setelah melaporkan dugaan korupsi di tubuh lembaga pengumpul zakat Jawa Barat.
