Klaim Keliru Pemerintah Soal Penggunaan Biomassa, Bencana Lingkungan di Depan Mata

Penulis Awla Rajul8 November 2023

Kebijakan penggunaan biomassa akan mendesak hutan-hutan lindung yang luasannya terus menyusut. Jika hutan berkurang, bencana ekologis bermunculan.

BAYI-BAYI PANDEMI (10): Tidak Berharap Bantuan Pemerintah

Penulis Tim Redaksi29 Oktober 2021

Kelahiran bayi stunting di Sekejati membuat warga dan kader Posyandu gempar. Mereka bahu membahu menolong bayi tersebut dengan cara iuran.

LaporCovid-19 Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan Warga di Masa Pandemi

Penulis Iman Herdiana4 Juli 2021

Sebanyak 265 pasien isoman meninggal dunia di luar rumah sakit. Kasus tertinggi ada di Jawa Barat.

IUP Batu Bara, Jebakan Pemerintah Jokowi untuk Ormas Agama?

Penulis Firdaus Cahyadi19 Juni 2024

Mengapa pemerintahan Jokowi tidak menawarkan bisnis energi terbarukan berbasis komunitas pada ormas agama? Kenapa malah bisnis batu bara yang merusak alam?

BIOGRAFI ANDRIES DE WILDE #19: Bantahan Pemerintah Kolonial

Penulis Atep Kurnia1 Agustus 2022

Panen kopi di tanah Sukabumi milik Andries de Wilde dicurigai pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah berprasangka telah terjadi penyelundupan kopi.

Stigma Kere yang Melekat pada Pejalan Kaki di Indonesia, Bukti Gagalnya Pemerintah!

Penulis Aditya Ikhsan3 Maret 2025

Pejalan kaki di Indonesia masih menjadi warga negara kelas dua, terpinggirkan.

MAHASISWA BERSUARA: Inovasi Buatan Kampus Melimpah, cuma Dukungan Pemerintah Minimalis

Penulis Patrick Jonathan Laksono7 Juli 2023

Mahasiswa dan kampus di Indonesia sudah lebih dari mampu untuk menghadirkan inovasi-inovasi brilian. Masalahnya, mereka kurang mendapat dukungan dari pemerintah.

PPKM Level 4 Kota Bandung, Pelaku Usaha Menilai Pemerintah Kurang Tegas

Penulis Bani Hakiki18 Agustus 2021

PPKM Level 4 kembali diperpanjang, para pelaku usaha Kota Bandung mengeluhkan keputusan yang selalu mendadak.

SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #40: Tanda Tanya untuk Pemerintah Kolonial

Penulis Atep Kurnia12 Maret 2024

Oto Iskandar di Nata menggunakan berita dan laporan surat kabar Sipatahoenan untuk mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Lepas Tangan Pemerintah Kota Bandung atas Jaminan Tempat Tinggal bagi Warga Korban Penggusuran

Penulis Emi La Palau12 Mei 2022

Warga yang direlokasi ke Rusunawa Rancacili punya waktu 6 bulan. Setelah itu mereka harus meninggalkan rusunawa.

Pemerintah Perlu Belajar Sejarah Sebelum Menaikkan PPN

Penulis Naufal Tri Hutama13 Januari 2025

Menggali asal mula pajak membuka banyak cerita menarik tentang peradaban manusia. Salah satu penyebab utama Perang Diponegoro adalah kebijakan pajak yang berat.

RIWAYAT INDISCHE PARTIJ #8: Pemerintah Kolonial Menolak Badan Hukum

Penulis Hafidz Azhar6 Februari 2023

Asisten Residen bersama polisi mendatangi markas pengurus Indische Partij Bandung. Douwes Dekker menjelaskan pertemuan yang digelarnya hanyalah rapat biasa.

Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial: Pemerintah harus Tambah Kuota Penerima PKH

Penulis Bani Hakiki28 Juli 2021

Ada 9.198 keluarga layak mendapat PKH namun tak terdata oleh Kementerian Sosial. Pendataan di antaranya dilakukan di Bogor dan Tasikmalaya.

MAHASISWA BERSUARA: Kepasifan Pemerintah Menghancurkan Relasi Seni dan Disabilitas di Bandung

Penulis Azelia Shula Z.2 Januari 2024

Ketidakmampuan pemerintah memberikan tempat yang tepat untuk menampung kreativitas difabel menjadi catatan merah bagi Kota Bandung sebagai Kota Ramah Disabilitas.

Pemerintah Mestinya Gratiskan Tes PCR

Penulis Iman Herdiana2 November 2021

Tercatat, sudah empat kali tarif tes PCR turun. Koalisi menduga kentalnya kepentingan bisnis.

Menanti Keberpihakan Pemerintah kepada Pelaku Usaha

Penulis Boy Firmansyah Fadzri17 Juli 2021

PPKM Darurat diperpanjang santer di masyarakat dan memicu prokontra. Yang kontra beralasan PPKM Darurat tak dibarengi solusi untuk bertahan hidup.

MAHASISWA BERSUARA: Pemerintah Perlu Meninjau Efektivitas Whoosh

Penulis Hafidha Fakhriyati4 September 2024

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh berpotensi memberi dampak jangka panjang yang merugikan.

PLTU Tanjung Jati A Cirebon, Bukti Pemerintah Tidak Serius dalam Mengurangi Emisi CO2

Penulis Reza Khoerul Iman15 September 2022

Pembangunan PLTU Tanjung Jati A bertentangan dengan konferensi iklim di Glasgow (COP 26) di mana Indonesia berkomitmen tidak membangun pembangkit batubara.

RESENSI BUKU: Mendedah Kebijakan Fiskal dan Cara Pemerintah Mengelola Utang

Penulis Yogi Esa Sukma Nugraha16 Maret 2025

Buku Sejarah Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Utang Pemerintah, yang ditulis Edy Burmansyah membedah kronologi kebijakan fiskal Indonesia dari masa ke masa.

MAHASISWA BERSUARA: Ambigu Pemerintah dalam Menyikapi Praktik Khitan Perempuan

Penulis Victoria Rara12 Juli 2023

Praktik khitan perempuan tidak direkomendasikan secara medis. Sunat perempuan berdasarkan tradisi banyak dilakukan di Indonesia.

Pemerintah Dinilai Abai Tuntaskan Kasus Pembunuhan Munir

Penulis Delpedro Marhaen7 September 2021

Pembunuhan Munir genap 17 tahun berlalu, tetapi dalang di balik konspirasi pembunuhan ini belum terungkap.

Dewan Pers: RUU Penyiaran Upaya Kesekian Pemerintah dan DPR Menggembosi Kebebasan Pers

Penulis Salma Nur Fauziyah15 Mei 2024

Dewan Pers beserta semua konstituen yang terdiri dari komunitas dan organisasi pers tegas menolak draft kedua dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

ITB Rekomendasikan Pemerintah Mengontrol Sumber Pencemaran Teluk Bima

Penulis Reza Khoerul Iman16 Juni 2022

Sumber pencemaran Teluk Bima perpaduan antara pencemar limbah domestic, pertanian, perikanan, dan pemanasan global.

Tukin Para Dosen ASN Adalah Utang yang Harus Segera Dibayar Pemerintah

Penulis Emi La Palau4 Februari 2025

Belum cairnya tukin bagi para dosen ASN menunjukkan pemerintah tidak berpihak pada pengembangan SDM maupun kemajuan pendidikan.

Kelompok Penyanyi Jalanan Menuntut Pemerintah Kota Bandung Hentikan Razia

Penulis Awla Rajul10 Februari 2023

Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Bandung memprotes razia pada delapan anggotanya yang berkebutuhan khusus oleh Satpol PP.

Pencairan Dana Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Daerah di Indonesia masih Lamban

Penulis Iman Herdiana2 Agustus 2021

Pencairan dana penanggulangan Covid-19 baru 22 persen secara nasional,

Ribuan Rumah dan Jiwa Terdampak Banjir Bandung Selatan, Pemerintah Diminta Komitmen Melindungi Wilayah Konservasi

Penulis Muhammad Akmal Firmansyah13 Januari 2024

Banjir meluas di kawasan Bandung Raya, mulai dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Konservasi lahan sebagai solusi.

Dibutuhkan Keseriusan Pemerintah dalam Penanganan Limbah Medis Pandemi Covid-19

Penulis Syalita Lutfia Inas Taufik21 Desember 2021

Limbah medis Covid-19 yang tidak dibuang dengan benar bisa menularkan berbagai macam penyakit. Limbah medis termasuk limbah B3 (bahan beracun berbahaya).

Satir Banjir Terowongan Cibaduyut, Kegagapan Pemerintah Membaca Alam

Penulis Iman Herdiana23 September 2022

Banjir terowongan Cibaduyut diperparah dengan lemahnya koordinasi antarpemerintah daerah dan pusat. Kritik dan saran lama tenggelam di kolong jembatan.

Pemerintah Direkomendasikan Libatkan Mahasiswa Kedokteran dalam Penanganan Pagebluk

Penulis Iman Herdiana19 Juli 2021

FKUI meluncurkan naskah kebijakan (policy brief) yang berusaha menjawab krisis kebutuhan tenaga kesehatan di era pandemi Covid-19.

Perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional Harus Melibatkan Partisipasi Publik yang Bermakna

Penulis Awla Rajul11 September 2024

Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) berperan penting dalam mencegah dampak buruk perubahan iklim.

Cacat Logika Komunikasi Publik Pemerintah

Penulis Pratama Wasisto Aji28 Maret 2025

Carut marut komunikasi publik pemerintah mengindikasikan dua hal. Pertama, pemerintah merasa kekuasaannya tidak tersentuh. Kedua, munculnya semangat antikritik.

Dukungan Pemerintah terhadap Koperasi di Kota Bandung masih Minim

Penulis Iman Herdiana13 Juli 2023

Dari ribuan koperasi di Kota Bandung, mayoritas anggotanya generasi tua. Anak muda enggan mengurus koperasi.

Saung Angklung Udjo Menanti Perhatian Pemerintah Pusat

Penulis Putra Wahyu Purnomo15 September 2021

Saung Angklung Udjo nyaris runtuh karena pagebluk. Butuh kebijakan konkret dari pemerintah pusat.

Orang Muda Bandung Mendesak Dilibatkan Merumuskan Kebijakan Pemerintah

Penulis Awla Rajul29 Mei 2024

Jumlah kendaraan bermotor di Bandung Raya mencapai 2,3 juta unit. Jumlah jalan sedikit. Transportasi umum dan tata kota harus diperbaiki.

Daya Saing Infrastruktur Indonesia Tertinggal karena Lemahnya Koordinasi Pemerintah

Penulis Erika Levinia Fernandina7 Juli 2022

Lemahnya perencanaan dan koordinasi pemerintah dalam berbagai aspek pembangunan infrastruktur merupakan akar dari hambatan dalam meningkatkan daya saing.

Polemik Pancasila, Pemerintah Didorong Terbitkan Perppu UU Sisdiknas

Penulis Iman Herdiana19 April 2021

Forum dari lintas kampus dan tokoh masyarakat ini mendukung sikap dan kritik kepada pemerintah karena mau menghilangkan pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia.

Walhi Jabar Mengingatkan Pemerintah Desa Ciparay untuk Memperhatikan Lingkungan Sempadan Sungai

Penulis Yopi Muharam5 Februari 2025

Regulasi menegaskan bahwa sempadan sungai tidak boleh dipakai untuk mendirikan bangunan. Walhi Jabar khawatir dengan krisis sempadan sungai di kawasan Ciparay.

MAHASISWA BERSUARA: Mungkinkah Memulihkan Citra Baik Pemerintah?

Penulis Faisal Nasirul Haq7 Maret 2023

Narasi keengganan membayar pajak sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah akan membawa dampak buruk bagi pengelolaan negara.

Industri Kreatif Kota Bandung Buntu selama Pagebluk, belum Dilirik Pemerintah

Penulis Bani Hakiki2 Agustus 2021

Kancah industri kreatif Kota Bandung terus meredup sejak awal pagebluk Covid-19. Orang-orang di balik layar paling merana.

Setelah Kebakaran, Pedagang Pasar Sadang Serang Udunan Membangun Kios tanpa Bantuan Pemerintah

Penulis Emi La Palau16 Januari 2024

Para Pedagang Pasar Sadang Serang sempat dijanjikan mendapatkan bantuan pascakebakaran. Hingga saat ini mereka mengeluarkan dana pribadi untuk membangun pasar.

Pemerintah Mengabaikan Masyarakat Terdampak Pertambangan

Penulis Iman Herdiana5 Januari 2022

Perwakilan warga terdampak pertambangan melakukan permohonan Judicial Review (JR) UU Minerba. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan melalui Dirjen Minerba.

Berpulangnya Hati Nurani DPR dan Pemerintah atas Pengesahan RKUHP

Penulis Emi La Palau6 Desember 2022

Gelombang penolakan terhadap RKUHP yang disuarakan rakyat tak didengar DPR dan pemerintah. Massa di Bandung menyerukan turun ke jalan.

DPRD Jabar: Pemerintah Daerah Harus Punya Strategi Baru agar UMKM Bertahan di Masa PPKM Darurat

Penulis Bani Hakiki22 Juli 2021

Pemerintah daerah didorong optimalkan pemanfaatan APBD untuk fasilitas kesehatan dan bantuan bagi para pelaku usaha.

Orang-orang Muda Bandung Mempertanyakan Mengapa Pemerintah Enggan Membangun Transportasi Publik yang Aman dan Nyaman?

Penulis Bagas Charli Manuel Purba12 November 2024

Orang-orang muda Bandung mengingatkan, pembangunan transportasi publik mesti didasari pelayanan terhadap masyarakat, bukan untuk mencari untung.

MAHASISWA BERSUARA: Bagaimana Pemerintah Hari ini Mengabaikan Kita dan Kritik Menjadi Satu-satunya Jalan?

Penulis Eka Farras Kurnia Firmansyah22 April 2025

Substansi dari demokrasi adalah sebuah penguatan daya tawar rakyat untuk hidup sejahtera melalui pertentangan dengan kekuasaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Harus Membatasi Pengiriman Sampah Organik ke TPA Sarimukti

Penulis Iman Herdiana4 Agustus 2023

TPA Sarimukti terus menerima kiriman sampah melebihi daya tampungnya. Bandung Raya kembali menghadapi darurat sampah.

JEJAK KAUM NASIONALIS DI BANDUNG (4): Pergerakan PNI dalam Pengawasan Pemerintah Kolonial

Penulis Hafidz Azhar11 Oktober 2021

Jumlah anggota yang terus membesar, dengan kegiatan-kegiatan yang makin sering digelar, membuat PNI diawasi oleh pemerintah kolonial. Tiga tokohnya dipenjarakan.

MAHASISWA BERSUARA: Tanggung Jawab Perusahaan dan Kebijakan Pemerintah yang Pro Pekerja Menghadapi Krisis PHK

Penulis Mazaya Shafa Alyka Rachmawan10 Juni 2024

Perusahaan dan pemerintah harus bekerja sama menghadapi krisis pemutusan hubungan kerja (PHK). Perlu membangun transparansi di perusahaan dan birokrasi pemerintahan.

Unpad Dorong Pemerintah Maksimalkan Data

Penulis Iman Herdiana1 Mei 2021

Data antar-lembaga atau kementerian di Indonesia masih simpang-siur. Perlu kebijakan satu data Indonesia.

//