Hukum Indonesia Memandang Sebelah Mata Hukum tidak Tertulis (Hukum Adat)
Penulis Glen Fandy20 Juni 2022
Pemerintah daerah harus membuat sebuah kompilasi yang berisikan hukum tidak tertulis apa saja yang dianggap dan memiliki kedudukan setara dengan hukum tertulis.
Membincangkan Dinamika Hukum Indonesia dan Langkah Terjal Hukum Perdata Internasional
Penulis Noviana Rahmadani26 September 2024
FH Unpar membedah buku tentang hukum di Indonesia dan Internasional. Refleksi terhadap perjalanan panjang pergulatan hukum di tanah air.
Masyarakat Hukum Adat sebagai Penjaga Kelestarian Lingkungan Hidup, Belum Mendapat Payung Hukum
Penulis Iman Herdiana2 September 2022
Peran penting masyarakat adat di Indonesia belum didukung dengan payung hukum yang kuat. RUU Masyarakat Adat sampai sekarang belum disahkan.
Sidang Enam Orang Warga Sukahaji, Kuasa Hukum Menyebut Dakwaan Jaksa tidak Jelas
Penulis Tim Redaksi14 November 2025
Para terdakwa warga Sukahaji adalah tulang punggung keluarga. Majelis hakim di PN Bandung diharapkan membebaskan terdakwa.
RESENSI BUKU: Paul Scholten, Arsitek Pendidikan Hukum di Hindia Belanda
Penulis Cecep Burdansyah3 November 2025
Paul Scholten membidani kelahiran Sekolah Tinggi Hukum Batavia yang melahirkan kaum intelektual bumiputra yang berhasil melepaskan Hindia Belanda dari penjajahan.
MAHASISWA BERSUARA: Kenapa Hukum di Indonesia Buruk?
Penulis Haris Wahyudin24 Oktober 2025
Hukum sudah tidak berpihak lagi pada masyarakat, melainkan digunakan untuk mempertahankan status quo dan membungkam kritik yang mengancam kepentingan elite.
Terus Melek untuk Mengawal KUHAP, Agar Wajah Hukum Lebih Humanis Berkat Partisipasi Publik
Penulis Yopi Muharam1 Oktober 2025
KUHAP yang dibahas secara partisipatif akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara yang tersangkut perkara dugaan pidana.
Kajian Kritis KUHAP di Kampus UPI Bandung, Terus Menuntut Instrumen Hukum yang Melindungi Hak Asasi Manusia Warga Negara
Penulis Tim Redaksi11 September 2025
Mahasiswa UPI menggelar diskusi untuk memperkuat pemahaman bersama tentang KUHP. Rakyat membutuhkan KUHAP yang menjamin hak asasi manusia, bukan membungkamnya.
Peserta Aksi yang Ditangkap Polisi di Bandung Berhak Mendapatkan Pendampingan Hukum
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah1 September 2025
Polisi merilis lebih dari 100 orang ditangkap dalam demonstrasi di Bandung. LBH Bandung berusaha memberikan pendampingan hukum.
PAYUNG HITAM #62: Ketika Hukum Digunakan untuk Menundukkan, Bukan Melindungi
Penulis Chan7 Agustus 2025
Kriminaisasi warga Sukahaji adalah bagian dari pola yang sama dan makin lazim ketika kekerasan dan intimidasi gagal membungkam perlawanan warga melawan penggusuran.
Sidang Peserta Aksi Mayday 2025 di Bandung, Penasihat Hukum Menilai Dakwaan tidak Jelas
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah31 Juli 2025
Sidang perkara ini dilatarbelakangi peringatan hari buruh Mayday 2025 di Bandung. Penasihat hukum berharap majelis hakim menolak dakwaan jaksa.
Sidang Peserta Unjuk Rasa May Day 2025 di PN Bandung, Kuasa Hukum Mempertanyakan Penggunaan Pasal Penghasutan pada Demonstran
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah25 Juli 2025
Pengacara publik dari LBH Bandung menyatakan penerapan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan tidak terkait dengan kejadian di lapangan saat unjuk rasa Hari Buruh.
Tragedi Makan Siang Gratis di Pernikahan Anak Dedi Mulyadi di Garut Berpotensi Hukum Pidana
Penulis Yopi Muharam22 Juli 2025
Tiga korban jiwa melayang di acara makan siang gratis pesta pernikahan anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Garut. Manajemen massa undangan dipertanyakan.
Perjuangan Warga Dago Elos Menuju Proses Hukum Luar Biasa (PK 2) Setelah Muller Cs Kalah di PTUN Bandung
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah14 Juni 2025
PTUN Bandung menolak gugatan Heri Hermawan Muller, memperkuat posisi warga Dago Elos yang kini bersiap menempuh Peninjauan Kembali ke-2 (PK 2) di Mahkamah Agung.
Menagih Kepastian Status Hukum SLBN A Pajajaran yang Direlokasi karena Tergusur Pembangunan Sekolah Rakyat
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah21 Mei 2025
Komite Orang Tua mendesak agar pemerintah memperjelas status sekolah, SLBN A Pajajaran, Bandung resmi dan legal.
Warga Sukahaji Mencari Keadilan, Duduk Perkara Sosial dan Hukum di Wilayah Paling Padat Penduduk di Kota Bandung
Penulis Tim Redaksi7 Mei 2025
Sukahaji menjadi salah satu titik konflik tanah di Kota Bandung. Berada di Kecamatan Babakan Ciparay dengan jumlah penduduk paling padat.
Analisis Film Leviathan (2014): Kekuasaan, Hukum, dan Yang Tak Bernama
Penulis Irfan Fauzan29 April 2025
Di dunia di mana Leviathan berjubah hukum dan wahyu, keberanian untuk mengganggu adalah satu-satunya bentuk iman yang tersisa.
Menakar Prinsip Keadilan dalam Asas Fiksi Hukum
Penulis Nazhif Ali Murtadho24 April 2025
Penerapan hukum yang kaku dapat mengancam hak asasi. Mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya memberikan perlakuan khusus pada individu yang kurang berdaya.
Hukum yang Tak lagi Sakral
Penulis Fathan Muslimin Alhaq18 April 2025
Selama sistem hukum masih lemah dan korupsi tetap menjadi bagian dari budaya, keadilan akan terus menjadi ilusi.
Warga Sukahaji Berhak Mendapatkan Perlindungan Hukum dari Polisi, Bukannya Intimidasi
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah4 April 2025
Warga Sukahaji, Bandung dan solidaritas mahasiswa berusaha mempertahankan ruang hidup. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di kantor polisi.
Reformasi Kepolisian Menjadi Keniscayaan di Tengah Merosotnya Kepercayaan Publik pada Penagakan Hukum
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah5 Februari 2025
Kepercayaan masyarakat menurun. Pembaharuan KUHAP, revisi UU Polri, dan pendidikan antikorupsi menjadi kunci dalam mereformasi kepolisian.
DATA CATATAN AKHIR TAHUN 2024 LBH BANDUNG: Negara tak Acuh terhadap Permasalahan Hukum yang Merundung Warga
Penulis Reza Khoerul Iman9 Januari 2025
Lapor merah demokrasi tercatat dalam catatan akhir tahun (catahu) 2024 LBH Bandung. Negara cenderung mengabaikan penderitaan rakyat.
Kebakaran Tempat Pembuangan Brangkal di Ciumbuleuit Menandakan Mendesaknya Payung Hukum untuk Melindungi Kawasan Bandung Utara
Penulis Awla Rajul25 Oktober 2024
Kawasan Bandung Utara saat ini terancam masifnya pembangunan. Kawasan ini merupakan penyangga ekologis bagi Kota Bandung dan sekitarnya.
Muller Bersaudara Memohon Dibebaskan dari Jeratan Hukum Pidana Pemalsuan Dokumen Tanah Dago Elos
Penulis Awla Rajul8 Oktober 2024
Jaksa yakin memiliki bukti-bukti kuat bahwa kedua terdakwa Muller bersaudara bersalah dan melakukan pemalsuan dokumen tanah Dago Elos.
Warga Mengawal Sidang Pemalsuan Tanah Dago Elos, Kuasa Hukum Keluarga Muller Meminta Jangan Sebut Mereka Mafia Tanah
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah6 Agustus 2024
Kuasa hukum keluarga Muller menyampaikan nota keberatan. Warga yakin dengan dakwaan jaksa tentang pemalsuan dokumen tanah Dago Elos.
Bahasa Hukum dan Titik Balik Sebuah Keadilan
Penulis Zulfiana Amaliana MZ15 Juni 2024
Pemilihan verba dalam undang-undang seharusnya tidak mengandung ambiguitas dan kerancuan demi mewujudkan keadilan pada korban, terutama pada kasus melibatkan anak.
Negara Harus Bertanggung Jawab Memberikan Bantuan Hukum Kepada Warga Dago Elos
Penulis Hizqil Fadl Rohman20 Februari 2024
Mahasiswa diajak turun ke tengah-tengah masyarakat, memberikan pemahaman bahwa demokrasi tidak sedang baik-baik saja.
MAHASISWA BERSUARA: Menyoal Budaya Carok dalam Kacamata Hukum Positif
Penulis Andrew RGM Manurung1 Februari 2024
Masyarakat masih banyak yang menggunakan hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Tidak jarang hukum adat bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.
MAHASISWA BERSUARA: Perlindungan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan bagi Anak-anak Penderita HIV/AIDS
Penulis Ni Putu Indira Mahaswari Pradika8 Januari 2024
Anak-anak penderita HIV/AIDS kerap mendapatkan perilaku negatif dan diskriminatif di lingkungan masyarakat.
Catatan Akhir Tahun 2023 LBH Bandung: Masyarakat Terjerat Hukum, Penguasa Mendulang Berkah
Penulis Awla Rajul6 Januari 2024
Masyarakat menghadapi politisasi hukum oleh penguasa. Di akar rumput LBH Bandung mencatat 134 pengaduan terkait persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
MAHASISWA BERSUARA: Dinamika Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual
Penulis Laura Michelle Kezia Simonaji6 Januari 2024
Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi problematika yang sangat krusial. Kebanyakan korban masih sulit mendapatkan keadilan.
MAHASISWA BERSUARA: Eksibisionisme dalam Perspektif Etika Masyarakat dan Hukum
Penulis Aaliyah Mutiara 2 Januari 2024
Eksibisionisme tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga merupakan isu etika dan sosial yang kompleks. Pendidikan seksual penting untuk upaya pencegahan.
Koalisi Serius Revisi UU ITE: Tuntutan Hukum kepada Fatia dan Haris adalah Bentuk Kriminalisasi terhadap Kritik
Penulis Iman Herdiana20 November 2023
Kasus kriminalisasi yang menjerat dua aktivis pembela hak asasi manusia Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menunjukkan UU ITE harus direvisi.
Dilema Hukum Narkotika di Indonesia
Penulis Fitri Amanda 14 November 2023
Undang-undang Narkotika di Indonesia kurang mempertimbangkan solusi preventif, rehabilitatif, dan edukatif yang lebih efektif menanggulangi permasalahan narkotika.
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Bandung Meningkat, Penegakan Hukum masih Lemah
Penulis Awla Rajul25 Oktober 2023
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat setiap tahunnya baik di Kota Bandung, Jawa Barat maupun secara nasional.
Mengapa Hukum Kolonial Belanda masih Punya Kuasa di Dago Elos?
Penulis Iman Herdiana17 Agustus 2023
Hari kemerdekaan menjadi ironi bagi warga Dago Elos yang terlibat sengketa tanah dengan keluarga Muller dengan klaimnya berdasarkan hukum kolonial Belanda.
Komnas Perempuan Menyerukan Pengesahan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat
Penulis Iman Herdiana28 Juli 2023
Dalam forum PBB, Komnas Perempuan membahas perkembangan kondisi masyarakat adat di Indonesia terkait upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
MAHASISWA BERSUARA: Pendekatan Restorative Justice dalam Penggunaan Hukum Pidana, Belajar dari Keadilan Rehabilitatif di Norwegia
Penulis Mellyanda Ratu Sjechlad17 Juli 2023
Penerapan Restorative Justice pada sistem peradilan pidana dapat mencegah overkriminalisasi, menciptakan keadilan yang bermakna, dan mengurangi tingkat kriminalitas
Menyoal Dasar Hukum dan Potensi Pemakzulan Bupati Bandung terkait Revitalisasi Pasar Banjaran
Penulis Zaenal Abidin Mustofa 7 Juli 2023
Revitalisasi Pasar Banjaran diduga cacat administrasi dan melawan hukum. Beranikan DPRD Kabupaten Bandung membongkar masalah ini? Atau mereka hanya menunggu KPK?
ESAI TERPILIH JUNI 2023: Cat Warna-warni Kota, Karya Aalbers Biasa Saja, dan Hukum Mengingkari Janji Menikah
Penulis Tim Redaksi5 Juli 2023
Sepanjang bulan Juni kemarin kami menayangkan sedikitnya lebih dari 40 esai, 18 esai di antaranya Mahasiswa Bersuara.
MAHASISWA BERSUARA: Hati-hati, Mengingkari Janji Menikahi dapat Terjerat Hukum
Penulis Gladys Callista Natasha Tanusaputro16 Juni 2023
Mengingkari janji menikahi bisa berbuah gugatan karena termasuk perbuatan melanggar hukum. Sudah ada yang dihukum pengadilan dengan membayar ganti rugi Rp 150 juta.
Proses Hukum Pasar Banjaran masih Berjalan, Revitalisasi Harus Dihentikan
Penulis Awla Rajul14 Juni 2023
Gugatan para pedagang Pasar Banjaran yang menolak swastaniasi masih berlangsung di PTUN Bandung. Revitalisasi seharusnya dihentikan untuk menghormati proses hukum.
Meninjau Implikasi Hukum Pernikahan Beda Kewarganegaraan
Penulis Iman Herdiana18 Mei 2023
Pendaftaran pernikahan sangat penting dilakukan pasangan mempelai beda negara. Banyak pernikahan internasional yang tidak didaftarkan.
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Berhak Mendapat Perlindungan dan tidak Didiskriminasi
Penulis Dini Putri10 April 2023
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bukan semata-mata karena kesalahan dia sendiri, melainkan ada peran sistem yang gagal.
RIWAYAT INDISCHE PARTIJ #8: Pemerintah Kolonial Menolak Badan Hukum
Penulis Hafidz Azhar6 Februari 2023
Asisten Residen bersama polisi mendatangi markas pengurus Indische Partij Bandung. Douwes Dekker menjelaskan pertemuan yang digelarnya hanyalah rapat biasa.
LBH Pers Luncurkan Portal Konsultasi Virtual Hukum Gratis
Penulis Ahmad Fikri3 Februari 2023
LBH Pers sengaja membuka layanan bantuan hukum secara virtual tersebut guna mempermudah dan memperluas jangkauan pelayanannya.
PERSATUAN ISLAM DI MASA HINDIA BELANDA #19: Persis Mendapatkan Badan Hukum
Penulis Hafidz Azhar23 November 2022
Cabang-cabang di berbagai wilayah Hindia Belanda telah dibentuk. Persis mengajukan badan hukum untuk mendapat pengakuan secara resmi pemerintah kolonial.
Jaksa Agung: Hukum Haruslah Mengabdi pada Masyarakat
Penulis Iman Herdiana10 Oktober 2022
Berkaca dari kasus Nenek Minah, Jaksa Agung mengajak aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan dan kepentingan masyarakat.
Mengurangi Dampak Perang atau Konflik Bersenjata dengan Memahami Hukum Humaniter Internasional
Penulis Iman Herdiana23 Agustus 2022
FH Unpar dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menyelenggarakan Kursus dan Roundtable Discussion Hukum Humaniter Internasional bagi pembuat kebijakan.
Urgensi Melindungi Hak Masyarakat Adat dengan UU Masyarakat Hukum Adat
Penulis Jihan Nadhira Gunawan10 Agustus 2022
Kasus PT CMI yang diduga merampas tanah milik Dusun Air Durian menunjukkan pentingnya pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
