Hukum Indonesia Memandang Sebelah Mata Hukum tidak Tertulis (Hukum Adat)
Penulis Glen Fandy20 Juni 2022
Pemerintah daerah harus membuat sebuah kompilasi yang berisikan hukum tidak tertulis apa saja yang dianggap dan memiliki kedudukan setara dengan hukum tertulis.
Membincangkan Dinamika Hukum Indonesia dan Langkah Terjal Hukum Perdata Internasional
Penulis Noviana Rahmadani26 September 2024
FH Unpar membedah buku tentang hukum di Indonesia dan Internasional. Refleksi terhadap perjalanan panjang pergulatan hukum di tanah air.
Masyarakat Hukum Adat sebagai Penjaga Kelestarian Lingkungan Hidup, Belum Mendapat Payung Hukum
Penulis Iman Herdiana2 September 2022
Peran penting masyarakat adat di Indonesia belum didukung dengan payung hukum yang kuat. RUU Masyarakat Adat sampai sekarang belum disahkan.
Belum Maksimalnya Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying
Penulis Gabriella Amanda20 Juni 2022
Anak yang pernah menjadi korban kekerasan atau pernah menyaksikan perkelahian orang tuanya atau orang terdekatnya cenderung akan melakukan aksi bullying.
Catatan Akhir Tahun 2023 LBH Bandung: Masyarakat Terjerat Hukum, Penguasa Mendulang Berkah
Penulis Awla Rajul6 Januari 2024
Masyarakat menghadapi politisasi hukum oleh penguasa. Di akar rumput LBH Bandung mencatat 134 pengaduan terkait persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
LBH Pers Luncurkan Portal Konsultasi Virtual Hukum Gratis
Penulis Ahmad Fikri3 Februari 2023
LBH Pers sengaja membuka layanan bantuan hukum secara virtual tersebut guna mempermudah dan memperluas jangkauan pelayanannya.
Menyoal Dasar Hukum dan Potensi Pemakzulan Bupati Bandung terkait Revitalisasi Pasar Banjaran
Penulis Zaenal Abidin Mustofa 7 Juli 2023
Revitalisasi Pasar Banjaran diduga cacat administrasi dan melawan hukum. Beranikan DPRD Kabupaten Bandung membongkar masalah ini? Atau mereka hanya menunggu KPK?
Mengapa Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia selalu Lolos dari Jerat Hukum?
Penulis Jeni Stemsia Susanti Auli Rohi19 Juli 2022
Prostitusi diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi. Pemidanaan hanya dilakukan kepada penyedia layanan prostitusi online, tidak pada pengguna jasa.
UIN SGD Kenalkan Payung-payung Hukum tentang Pengajuan Hak Paten
Penulis Iman Herdiana13 Agustus 2021
Undang-undang paten kini telah direvisi dan membuka peluang mempercepat pengajuan hak paten
Legalitas Onlyfans di Mata Hukum Indonesia
Penulis Rizky Prihandoko17 Juni 2022
Onlyfans pertama kali diluncurkan 2016 dengan pusatnya di kota London, Britania Raya. Para pengguna bisa membayar kepada kreator konten untuk berlangganan.
MAHASISWA BERSUARA: Eksibisionisme dalam Perspektif Etika Masyarakat dan Hukum
Penulis Aaliyah Mutiara 2 Januari 2024
Eksibisionisme tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga merupakan isu etika dan sosial yang kompleks. Pendidikan seksual penting untuk upaya pencegahan.
Jaksa Agung: Hukum Haruslah Mengabdi pada Masyarakat
Penulis Iman Herdiana10 Oktober 2022
Berkaca dari kasus Nenek Minah, Jaksa Agung mengajak aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan dan kepentingan masyarakat.
MAHASISWA BERSUARA: Hati-hati, Mengingkari Janji Menikahi dapat Terjerat Hukum
Penulis Gladys Callista Natasha Tanusaputro16 Juni 2023
Mengingkari janji menikahi bisa berbuah gugatan karena termasuk perbuatan melanggar hukum. Sudah ada yang dihukum pengadilan dengan membayar ganti rugi Rp 150 juta.
Podcast tentang LGBT oleh Deddy Corbuzier Dilihat secara Hukum
Penulis Christine Kurniadewi Pratiwi Hutapea6 Juli 2022
Podcast Deddy Corbuzier bersama Ragil Mahardika dan Frederick Vollert menuai kontroversi luas di masyarakat. Bagaimana melihat perkara ini dari sisi hukum?
Warga Mengawal Sidang Pemalsuan Tanah Dago Elos, Kuasa Hukum Keluarga Muller Meminta Jangan Sebut Mereka Mafia Tanah
Penulis Muhammad Akmal Firmansyah6 Agustus 2024
Kuasa hukum keluarga Muller menyampaikan nota keberatan. Warga yakin dengan dakwaan jaksa tentang pemalsuan dokumen tanah Dago Elos.
Prof Asep Warlan, Penjinjing Hukum dan Keadilan
Penulis Agustinus Siswani Iri18 Maret 2022
Saya tersentak mendapat kabar berita kematian melalui telepon maupun WA yang memberitakan bahwa Prof Asep Warlan telah pergi untuk selamanya.
Dilema Hukum Narkotika di Indonesia
Penulis Fitri Amanda 14 November 2023
Undang-undang Narkotika di Indonesia kurang mempertimbangkan solusi preventif, rehabilitatif, dan edukatif yang lebih efektif menanggulangi permasalahan narkotika.
Mengurangi Dampak Perang atau Konflik Bersenjata dengan Memahami Hukum Humaniter Internasional
Penulis Iman Herdiana23 Agustus 2022
FH Unpar dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menyelenggarakan Kursus dan Roundtable Discussion Hukum Humaniter Internasional bagi pembuat kebijakan.
Meninjau Implikasi Hukum Pernikahan Beda Kewarganegaraan
Penulis Iman Herdiana18 Mei 2023
Pendaftaran pernikahan sangat penting dilakukan pasangan mempelai beda negara. Banyak pernikahan internasional yang tidak didaftarkan.
Kurangnya Perlindungan Hukum Membuat Maraknya Kasus Kekerasan Seksual
Penulis Kelvin25 Juni 2022
Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merilis setiap tahunnya kasus kekerasan seksual selalu meningkat.
Negara Harus Bertanggung Jawab Memberikan Bantuan Hukum Kepada Warga Dago Elos
Penulis Hizqil Fadl Rohman20 Februari 2024
Mahasiswa diajak turun ke tengah-tengah masyarakat, memberikan pemahaman bahwa demokrasi tidak sedang baik-baik saja.
Mengapa Hukum Kolonial Belanda masih Punya Kuasa di Dago Elos?
Penulis Iman Herdiana17 Agustus 2023
Hari kemerdekaan menjadi ironi bagi warga Dago Elos yang terlibat sengketa tanah dengan keluarga Muller dengan klaimnya berdasarkan hukum kolonial Belanda.
RKUHP: Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Penguasa
Penulis Iman Herdiana4 Agustus 2022
LBH Bandung, AJI Bandung, Keluarga Mahasiswa ITB, dan BEM Kema Unpad sepakat menyatakan bahwa RKUHP adalah aturan yang disusun dengan semangat kolonial.
Peran Hukum Pendinginan Newton pada Pagebluk dan Kasus Pembunuhan
Penulis Cynthia Maretta3 Februari 2022
Sir Isaac Newton mengubah dunia melalui hukum pendinginan Newton. Hukum ini masih dipakai hingga sekarang ketika pagebluk, dan dalam memecahkan kasus pembunuhan.
MAHASISWA BERSUARA: Perlindungan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan bagi Anak-anak Penderita HIV/AIDS
Penulis Ni Putu Indira Mahaswari Pradika8 Januari 2024
Anak-anak penderita HIV/AIDS kerap mendapatkan perilaku negatif dan diskriminatif di lingkungan masyarakat.
RIWAYAT INDISCHE PARTIJ #8: Pemerintah Kolonial Menolak Badan Hukum
Penulis Hafidz Azhar6 Februari 2023
Asisten Residen bersama polisi mendatangi markas pengurus Indische Partij Bandung. Douwes Dekker menjelaskan pertemuan yang digelarnya hanyalah rapat biasa.
MAHASISWA BERSUARA: Pendekatan Restorative Justice dalam Penggunaan Hukum Pidana, Belajar dari Keadilan Rehabilitatif di Norwegia
Penulis Mellyanda Ratu Sjechlad17 Juli 2023
Penerapan Restorative Justice pada sistem peradilan pidana dapat mencegah overkriminalisasi, menciptakan keadilan yang bermakna, dan mengurangi tingkat kriminalitas
Bagaimana Proses Hukum Pidana bagi Anak yang Terlibat Kriminalitas?
Penulis Muthia Nurkhalisha22 Juli 2022
Seorang anak yang melakukan tindakan pidana di Indonesia tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana, dengan kriteria khusus yang harus dipenuhi.
Guru Besar Fakultas Hukum Unpad: TWK jadi Alibi Pimpinan untuk Singkirkan Pegawai KPK
Penulis Delpedro Marhaen21 September 2021
Tes Wawasan Kebangsaan dinilai sarat dengan tindakan manipulatif kekuasaan terhadap hukum.
Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM
Penulis Qynthara Nayla Azizah19 Juni 2022
BPS merilis sepanjang tahun 2021 terdapat 88,9 persen anak Indonesia mulai mengakses internet untuk bermain media sosial.
MAHASISWA BERSUARA: Dinamika Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual
Penulis Laura Michelle Kezia Simonaji6 Januari 2024
Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi problematika yang sangat krusial. Kebanyakan korban masih sulit mendapatkan keadilan.
PERSATUAN ISLAM DI MASA HINDIA BELANDA #19: Persis Mendapatkan Badan Hukum
Penulis Hafidz Azhar23 November 2022
Cabang-cabang di berbagai wilayah Hindia Belanda telah dibentuk. Persis mengajukan badan hukum untuk mendapat pengakuan secara resmi pemerintah kolonial.
ESAI TERPILIH JUNI 2023: Cat Warna-warni Kota, Karya Aalbers Biasa Saja, dan Hukum Mengingkari Janji Menikah
Penulis Tim Redaksi5 Juli 2023
Sepanjang bulan Juni kemarin kami menayangkan sedikitnya lebih dari 40 esai, 18 esai di antaranya Mahasiswa Bersuara.
Hukum Indonesia Belum Melindungi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
Penulis Demitria Deandra16 Juli 2022
Pelaku usaha ekonomi kreatif menggunakan kreativitas dan keterampilan individu dalam melakukan kegiatan ekonominya. Ada orisinalitas yang perlu dilindungi.
Tertinggalnya Regulasi Hukum dari Perkembangan Kejahatan Siber
Penulis Nadima Adelphia13 Juni 2022
Serangan siber yang terjadi di Indonesia sebanyak 888.711.736 sepanjang Januari hingga Agustus 2021. Regulasi hukum belum bisa mencegahnya.
Koalisi Serius Revisi UU ITE: Tuntutan Hukum kepada Fatia dan Haris adalah Bentuk Kriminalisasi terhadap Kritik
Penulis Iman Herdiana20 November 2023
Kasus kriminalisasi yang menjerat dua aktivis pembela hak asasi manusia Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menunjukkan UU ITE harus direvisi.
Proses Hukum Pasar Banjaran masih Berjalan, Revitalisasi Harus Dihentikan
Penulis Awla Rajul14 Juni 2023
Gugatan para pedagang Pasar Banjaran yang menolak swastaniasi masih berlangsung di PTUN Bandung. Revitalisasi seharusnya dihentikan untuk menghormati proses hukum.
Alfanya Pasal Hukum bagi Pelaku Pelecehan Seksual Fetish
Penulis Fiana Graciella Kurniawan26 Juni 2022
Pemberian hukuman terhadap pelaku fetish memerlukan konsep freies ermessen, tindakan hukum tanpa terikat sepenuhnya pada undang-undang yang berlaku.
Bahasa Hukum dan Titik Balik Sebuah Keadilan
Penulis Zulfiana Amaliana MZ15 Juni 2024
Pemilihan verba dalam undang-undang seharusnya tidak mengandung ambiguitas dan kerancuan demi mewujudkan keadilan pada korban, terutama pada kasus melibatkan anak.
Raperda RTRWP Jawa Barat Cacat Hukum
Penulis Iman Herdiana7 Februari 2022
Raperda RTRWP Jawa Barat merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang dinyatakan inskonstitusional atau cacat hukum oleh Mahkamah Konstitusi.
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Bandung Meningkat, Penegakan Hukum masih Lemah
Penulis Awla Rajul25 Oktober 2023
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat setiap tahunnya baik di Kota Bandung, Jawa Barat maupun secara nasional.
Urgensi Melindungi Hak Masyarakat Adat dengan UU Masyarakat Hukum Adat
Penulis Jihan Nadhira Gunawan10 Agustus 2022
Kasus PT CMI yang diduga merampas tanah milik Dusun Air Durian menunjukkan pentingnya pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
Mencegah Kekerasan Seksual dengan Instrumen Hukum Nasional dan Internasional
Penulis Shalsabila Khoerunnisa23 Juni 2022
Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 ke 2021 naik mencapai 80 persen. Muncul desakan tentang pentingnya penegakan hak asasi perempuan.
MAHASISWA BERSUARA: Menyoal Budaya Carok dalam Kacamata Hukum Positif
Penulis Andrew RGM Manurung1 Februari 2024
Masyarakat masih banyak yang menggunakan hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Tidak jarang hukum adat bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Berhak Mendapat Perlindungan dan tidak Didiskriminasi
Penulis Dini Putri10 April 2023
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bukan semata-mata karena kesalahan dia sendiri, melainkan ada peran sistem yang gagal.
Komnas Perempuan Menyerukan Pengesahan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat
Penulis Iman Herdiana28 Juli 2023
Dalam forum PBB, Komnas Perempuan membahas perkembangan kondisi masyarakat adat di Indonesia terkait upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Eksistensi Hukum terhadap Tradisi Adat yang Melanggar HAM
Penulis Laurensia Putri Darma24 Juli 2022
Tradisi leluruh harus dihormati, namun bukan berarti tradisi meniadakan nilai HAM. Diperlukan peran negara dalam menyikapi adat yang disinyalir melanggar HAM.
LBH Bandung: Penggusuran di Jalan Anyer Dalam Mencederai Hukum
Penulis Awla Rajul20 November 2021
LBH Bandung menyatakan negara seharusnya menjamin pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak.
